Oleh: Muqaddim (HMI Cabang Malang Badko Jawa Timur 2024)
Pemilihan presiden (Pemilu) di Indonesia pada tahun 2024 telah memicu diskusi tentang keadaan demokrasi di negara ini, terutama sehubungan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) baru-baru ini dan implikasinya terhadap proses demokrasi. Kemampuan demokrasi Indonesia dalam menghadapi tantangan dan ancaman sangatlah penting karena penting untuk menjaga stabilitas, mendorong akuntabilitas, dan memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam wacana ini, penulis akan menganalisis hubungan antara Pemilu, Pilkada 2024, dan ketahanan Demokrasi Indonesia.
Salah satu aspek penting dalam menilai kekuatan demokrasi Indonesia adalah melihat integritas dan keadilan proses pemilu. Pemilu dan pilkada merupakan peristiwa penting yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpinnya dan berpartisipasi dalam membentuk masa depan negara. Namun, isu-isu seperti kecurangan pemilu, intimidasi pemilih, dan manipulasi politik telah menghantui pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai kredibilitas proses demokrasi.
Maka, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini sangatlah penting dengan cara, memperkuat lembaga-lembaga pemilu, meningkatkan transparansi, dan menegakkan peraturan yang ketat untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil. Selain itu, mendorong pendidikan kewarganegaraan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam proses pemilu dapat memberdayakan masyarakat untuk menjaga akuntabilitas pemimpin mereka dan menuntut transparansi dalam pemerintahan.
Disamping itu, peran partai politik dalam demokrasi Indonesia tidak bisa diabaikan. Partai politik memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik, memobilisasi pemilih, dan mengartikulasikan platform kebijakan. Namun, dominasi elit politik yang sudah mapan, korupsi di dalam partai, dan kurangnya kejelasan ideologi telah menghambat perkembangan sistem multipartai yang dinamis dan inklusif. Maka, untuk meningkatkan ketahanan demokrasi Indonesia, partai politik harus mengutamakan kepentingan rakyat, mendorong demokrasi internal, dan melakukan dialog konstruktif dengan partai lain untuk mendorong kerja sama dan pembangunan konsensus. Selain itu, upaya untuk meningkatkan keterwakilan kelompok marginal, seperti perempuan dan pemuda, di arena politik dapat berkontribusi pada demokrasi yang lebih inklusif dan responsif.
Terlebih lagi, peran masyarakat sipil dan media dalam menjaga demokrasi tidak bisa dianggap remeh. Organisasi masyarakat sipil, termasuk kelompok advokasi, pengawas, dan gerakan akar rumput, memainkan peran penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Dengan meminta pertanggungjawaban para pemimpin, mengadvokasi reformasi kebijakan, dan memobilisasi partisipasi masyarakat, masyarakat sipil dapat bertindak sebagai pengawas kekuasaan pemerintah dan memastikan prinsip-prinsip demokrasi ditegakkan.
Demikian pula, media memainkan peran penting dalam membentuk wacana publik, memberikan informasi kepada masyarakat, dan meminta pertanggungjawaban pihak yang berkuasa. Namun lanskap media di Indonesia sering kali dirusak oleh bias politik, sensor, dan pengaruh kepentingan pribadi. Untuk memperkuat demokrasi Indonesia, penting untuk melindungi kebebasan pers, mendorong praktik jurnalisme yang etis, dan mendukung media independen yang memberikan informasi yang beragam dan tidak memihak kepada publik.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ketahanan demokrasi Indonesia bergantung pada integritas proses pemilu, akuntabilitas partai politik, keterlibatan masyarakat sipil, dan kebebasan media. Dengan mengatasi tantangan pemilu, mendorong nilai-nilai demokrasi, dan mendorong partisipasi inklusif, Indonesia dapat memperkuat institusi demokrasinya dan menjaga hak dan kepentingan warga negaranya. Pemilu dan pilkada mendatang pada tahun 2024 memberikan peluang untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap demokrasi dan membangun sistem politik yang lebih tangguh dan dinamis.
