YAKUSA.ID — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sumenep menggelar aksi demonstrasi.
Aksi demonstrasi itu berlangsung di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jumat 8 Mei 2026.
Lebih lanjut, aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.
Dalam aksi itu, GMNI Sumenep menyoroti berbagai persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya di wilayah kepulauan.
Ketua DPC GMNI Sumenep, Roni Ardiyanto, mengatakan momentum Hari Buruh dan Hardiknas harus menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
“Hingga hari ini realita di lapangan masih menunjukkan wajah buruh yang terpinggirkan dan potret pendidikan di wilayah kepulauan yang jauh dari kata layak,” tegasnya saat berorasi.
GMNI menilai masih terdapat kesenjangan besar antara kualitas pendidikan di daratan dan kepulauan.
Persoalan itu, katanya lebih lanjut, meliputi fasilitas sekolah yang minim, keterbatasan infrastruktur, hingga kesejahteraan guru honorer yang belum mendapat kepastian.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti dugaan praktik pungutan liar berkedok “jual beli NUPTK kilat” yang diduga membebani guru honorer.
Di sektor ketenagakerjaan, GMNI menilai penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) belum berjalan maksimal, terutama bagi pekerja non-formal dan pelaku UMKM.
“Pekerja non-formal selama ini belum pernah benar-benar diseriusi oleh pemerintah kabupaten dalam persoalan upah,” tutur Roni.
GMNI Sumenep juga menilai keselamatan kerja buruh proyek masih sering diabaikan.
Wakabid Organisasi DPC GMNI Sumenep, Muhammadun, menyebut alat keselamatan kerja kerap hanya digunakan saat dokumentasi proyek.
Sebagai bentuk tuntutan, GMNI Sumenep membawa sembilan poin aspirasi, di antaranya pemerataan infrastruktur pendidikan di kepulauan, pengangkatan guru honorer, penindakan pelanggar UMK, hingga pengesahan Peraturan Bupati tentang perlindungan pekerja non-formal.
GMNI menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut apabila belum mendapat respons dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dijaba Mohamad Iksan menerima aksi demontrasi yang dilakukan oleh GMNI.
Iksan juga berjanji akan terus membenahi beberapa persoalan yang ada di Sumenep terutama di sektor pendidikan.(Hn/Sin)
