Oleh: Kosim Rahman (Oreng Dhisa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar)
Pilkada Pamekasan nampaknya meruncing, selain karena mulai muncul berbagai nama calon kandidat, publik mulai mencari kecocokan visi dan figurisasi. Semua dalam situasi ketidakpastian siapa dan dari mana calon kandidat yang nantinya berhasil lolos dalam tahap rekomendasi hingga fiksasi. Tapi, tanda-tanda figur terkuat sudah mulai terkuak.
Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemungutan suara serentak nasional untuk pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang.
Suasana politik di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mulai hangat diperbincangkan, mulai kalangan akademis kampus, sopir angkutan umum, nelayan, hingga petani. Dan bahkan pembicaraan ini juga mulai hangat di perbincangkan di warung kopi di desa-desa.
Bahkan beberapa partai politik di Kota Gerbang Salam ini juga mulai menjaring tentang siapa yang dianggap layak memimpin Pamekasan periode 2024-2029 mendatang. Belakangan juga sudah mulai muncul sejumlah baliho dengan ukuran kecil dan besar dari unsur politisi dari berbagai kalangan, termasuk Anggota DPR RI, mantan bupati, dan petahana, telah membangun komunikasi dengan elit politik politik dan tokoh masyarakat.
Tidak hanya itu, kandidat, pendukung, dan tim sukses masing-masing juga telah mulai aktif mempromosikan diri mereka melalui media digital dengan tagline yang beragam pula. Misalnya politisi PPP Dr. Achmad Baidowi yang saat ini menjadi anggota DPR RI Dapil Madura, yang mengusung tagline ‘Perubahan Untuk Pamekasan Maju’, ada H. Afandi, S. Ag., yang mengambil tagline ‘Siap Mengabdi untuk Pamekasan’. Selain itu, juga ada mantan Bupati Pamekasan periode 2008-2013 KH. Kholilurrahman, serta ada birokrat Fattah Yasin. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat agar memilih kandidat tertentu dalam kontestasi pemilihan bupati.
Pertanyaan yang dapat diajukan adalah apakah pertarungan politik ini memang untuk meraih kebajikan politik, seperti kata Peter H. Merkl dalam buku ‘Continuity and Change’ dia menulis; Politics at its best is a noble quest for a good order and justice (Politik, pada bentuk terbaiknya, adalah pencarian yang mulia untuk tatanan yang baik dan keadilan), atau justru sebaliknya, Politics at its worst is a selfish grab for power, glory and riches (Politik pada tingkatan terburuk adalah upaya egois untuk meraih kekuasaan, kemuliaan, dan kekayaan).
Waktu akan membuktikan bentuk mana yang akan direalisasikan oleh para pemimpin.
Penulis ingin mencoba mengurai sedikit permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan tersebut yang mungkin nanti akan menjadi program pada masa-masa yang akan datang.
Pertama; persoalan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang mana ini berkaitan dengan lapangan kerja. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan selanjutnya, karena menurut catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) wilayah Madura di Pamekasan pada tahun 2023 sebanyak 1.485 pekerja atau TKI.
Kedua; masyarakat Pamekasan yang notabene adalah petani dan nelayan. Maka pemerintah selanjutnya juga dituntut untuk melakukan terobosan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya ketersediaan pupuk, pengendalian harga dari petani sampai ke pembeli (pabrik,red) dan juga ketersediaan bahan bakar (solar) bagi nelayan yang belakangan juga mulai dikeluhkan.
Selain persoalan di atas, pemerintah selanjutnya di Kabupaten Pamekasan juga diminta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta penghargaan terhadap hak-hak masyarakat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.
Para kandidat ini juga diharapkan fokus pada pembangunan generasi muda, karena hal ini sangat penting bagi pembangunan daerah.
Anak-anak muda saat ini menghadapi berbagai masalah kompleks, seperti perundungan, kekerasan, kekerasan seksual, masalah kesehatan mental, ketidaksetaraan akses pendidikan, kesulitan mencari pekerjaan, persaingan yang sengit, gaya hidup, dan berbagai isu lainnya.
Tidaklah mudah memilih kandidat yang dapat mewakili aspirasi, dan sulit menemukan sosok yang benar-benar dapat merepresentasikan keinginan masyarakat.
Kendati demikian, kita berharap para kandidat calon Bupati Pamekasan tahun ini bisa menyuguhkan solusi alternatif atas permasalahan diatas yang tidak boleh lepas dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.
