Oleh: Romadhon Jasn*
Indonesia membutuhkan organisasi kemanusiaan yang mampu bergerak cepat, profesional, dan transparan dalam menjalankan misinya. Palang Merah Indonesia (PMI), sebagai organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung berbagai kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari penanganan bencana hingga kebutuhan donor darah. Namun, terpilihnya kembali Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum PMI untuk periode keempat kalinya sejak 2009 memunculkan tanda tanya besar: sampai kapan PMI terus berada di bawah kepemimpinan yang sama?
Kepemimpinan yang Perlu Regenerasi
Jusuf Kalla adalah figur yang tidak diragukan lagi memiliki rekam jejak panjang dalam dunia politik dan kemanusiaan. Namun, dalam konteks organisasi seperti PMI, regenerasi adalah kebutuhan mendesak. Kepemimpinan JK selama lebih dari satu dekade telah membawa banyak kontribusi, tetapi organisasi kemanusiaan seperti PMI membutuhkan penyegaran visi dan strategi agar tetap relevan dengan tantangan zaman.
PMI saat ini menghadapi berbagai isu struktural yang membutuhkan energi baru dan inovasi. Dari masalah tata kelola, transparansi anggaran, hingga pelibatan generasi muda, banyak yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi organisasi ini. Regenerasi kepemimpinan dapat menjadi jawaban untuk memberikan perspektif baru sekaligus menciptakan peluang untuk mencetak kader-kader pemimpin muda di organisasi ini.
Tantangan PMI di Era Modern
PMI memiliki peran vital dalam menjawab berbagai tantangan kemanusiaan di Indonesia, terutama di era modern yang penuh dengan ketidakpastian. Bencana alam yang semakin sering terjadi, pandemi global, hingga kebutuhan darah yang terus meningkat menjadi beban berat yang harus diatasi PMI. Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, organisasi seperti PMI membutuhkan kepemimpinan yang adaptif, responsif, dan inovatif.
Namun, banyak pihak menilai bahwa di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla, PMI cenderung lamban dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Meski berbagai capaian telah ditorehkan, seperti penanganan bencana di beberapa wilayah dan peningkatan donor darah, PMI masih memiliki banyak kelemahan, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan transparansi keuangan.
Seiring bertambahnya usia, kepemimpinan JK di PMI juga sering kali dipertanyakan efektivitasnya. Bagaimana seorang pemimpin yang telah menjabat selama lebih dari satu dekade dapat tetap menghadirkan ide-ide segar dan inovasi yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan era modern?
Peran Kementerian Hukum dalam Menentukan Keabsahan
Di tengah polemik dualisme kepemimpinan PMI, Kementerian Hukum (Kemenkum) memiliki peran kunci dalam memastikan legalitas dan legitimasi organisasi ini. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan kepengurusan, Kemenkum harus memastikan bahwa proses pemilihan dalam organisasi seperti PMI berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.
Kemenkum juga harus memprioritaskan keberlanjutan kerja kemanusiaan PMI. Konflik internal yang berkepanjangan dapat menghambat misi utama PMI, terutama dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, keputusan Kemenkum harus mempertimbangkan keberlanjutan program-program PMI sekaligus menjamin bahwa organisasi ini dapat terus menjalankan tugasnya dengan baik.
Ketegasan Kemenkum sangat dibutuhkan agar konflik internal tidak mengganggu kerja PMI. Keputusan yang diambil harus berdasar pada aturan hukum yang jelas, bukan pada pertimbangan politis atau tekanan dari pihak-pihak tertentu.
Refleksi Publik: Mau Sampai Kapan?
Masyarakat berhak untuk mempertanyakan, sampai kapan Jusuf Kalla akan terus memimpin PMI? Dalam berbagai organisasi, baik skala nasional maupun internasional, regenerasi kepemimpinan adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan. Regenerasi bukan hanya soal pergantian figur, tetapi juga soal memperbarui visi, strategi, dan energi organisasi.
PMI sebagai organisasi kemanusiaan harus mampu mencerminkan semangat kolaborasi dan keberlanjutan. Dengan mempertahankan kepemimpinan yang sama selama lebih dari 15 tahun, PMI berisiko kehilangan kesempatan untuk menghadirkan perspektif baru yang lebih segar dan relevan.
Jusuf Kalla tentu tidak perlu dipaksa untuk berhenti berkontribusi dalam bidang kemanusiaan. Sebagai tokoh senior yang memiliki pengalaman luas, ia dapat tetap berperan sebagai penasihat atau mentor bagi generasi pemimpin muda di PMI. Dengan demikian, JK tetap dapat memberikan kontribusinya tanpa harus memegang kendali penuh atas organisasi.
Dorongan untuk Regenerasi
Banyak pihak yang mendukung regenerasi di tubuh PMI. Regenerasi tidak hanya penting untuk memperbarui strategi organisasi, tetapi juga untuk memastikan pelibatan generasi muda dalam pengambilan keputusan. Generasi muda memiliki semangat dan inovasi yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan kemanusiaan di masa depan.
PMI dapat belajar dari organisasi kemanusiaan internasional yang telah sukses melakukan regenerasi. Contohnya adalah Palang Merah Amerika yang secara rutin mengganti kepemimpinan untuk memastikan organisasi tetap segar dan relevan. Pergantian pemimpin di organisasi kemanusiaan seperti PMI seharusnya dianggap sebagai bagian dari proses alami yang mendukung keberlanjutan organisasi.
Harapan untuk Masa Depan PMI
Ke depannya, PMI perlu fokus pada penguatan tata kelola organisasi, transparansi anggaran, dan pelibatan generasi muda. Dengan regenerasi kepemimpinan, PMI memiliki peluang besar untuk menjadi organisasi kemanusiaan yang lebih progresif, responsif, dan terpercaya.
Organisasi seperti PMI memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung masyarakat di saat-saat paling genting. Oleh karena itu, kepemimpinan PMI harus mampu mencerminkan semangat perubahan, kolaborasi, dan keberlanjutan.
Kesempatan untuk regenerasi kepemimpinan di PMI adalah peluang emas bagi organisasi ini untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. PMI membutuhkan pemimpin baru yang tidak hanya memiliki visi yang jelas, tetapi juga mampu membawa semangat baru dalam menjalankan misi kemanusiaan.
Kesimpulan
PMI telah berada di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla selama lebih dari satu dekade. Meski banyak capaian yang telah diraih, regenerasi kepemimpinan adalah langkah yang tidak dapat dihindari. Regenerasi tidak hanya membawa pembaruan, tetapi juga memastikan bahwa organisasi ini dapat terus relevan dengan tantangan zaman.
Kemenkum sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengesahkan kepengurusan organisasi seperti PMI harus bersikap tegas dan adil. Keputusan yang diambil harus memastikan keberlanjutan kerja kemanusiaan PMI sekaligus membuka ruang bagi regenerasi kepemimpinan.
Masyarakat berharap PMI dapat terus menjadi garda terdepan dalam kerja-kerja kemanusiaan. Untuk itu, regenerasi bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk menjadikan PMI lebih baik di masa depan. Pertanyaan “mau sampai kapan?” bukan hanya tentang waktu, tetapi juga tentang kesiapan PMI untuk menghadapi masa depan dengan kepemimpinan yang segar dan inovatif.
*)Penulis merupakan pemerhati sosial dan Ketua Jaringan Aktivis Nusantara.
