YAKUSA.ID – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep memperketat pengawasan pengelolaan keuangan dan aset puskesmas.

Pengawasan tersebut mencakup penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perpajakan, hingga pencatatan barang milik daerah.

Langkah itu dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi di Puskesmas Batuan, Kamis (29/10/2026), guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan.

Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg. Ellya Fardasah, mengatakan monitoring diperlukan untuk memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi sarana mengidentifikasi kendala administrasi sebelum penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

“Monitoring ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan, sehingga pertanggungjawaban anggaran dapat tersusun secara tertib dan tepat waktu,” kata Ellya kepada Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dikutip Info Publik.

Dalam pemeriksaan tersebut, Dinkes P2KB mengevaluasi kesesuaian realisasi anggaran BOK dan BLUD dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta rencana kerja masing-masing puskesmas.

Pemeriksaan juga meliputi kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bendahara penerimaan dan pengeluaran, pembukuan transaksi, serta penutupan kas akhir tahun. Aspek perpajakan turut menjadi perhatian, khususnya pembayaran dan pelaporan pajak melalui aplikasi Coretax.

Dinkes P2KB juga menekankan ketertiban penyetoran retribusi pelayanan kesehatan. Setiap penerimaan retribusi diwajibkan disetorkan paling lambat 1 x 24 jam dengan memanfaatkan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Pengawasan tidak hanya menyasar pengelolaan keuangan, tetapi juga aset milik daerah. Petugas mencocokkan kondisi fisik barang dengan data yang tercatat dalam aplikasi Kartu Inventaris Barang (KIB).

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi aset di lapangan, termasuk sarana dan prasarana serta alat kesehatan yang digunakan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar penyusunan kebutuhan pemeliharaan, rekomendasi penghapusan barang yang sudah tidak layak, hingga perencanaan pengadaan aset baru pada tahun anggaran berikutnya.

Menurut Ellya, pengawasan secara berkala diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan administrasi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran di seluruh puskesmas.