YAKUSA.ID – Sejumlah nelayan asal Kecamatan Pasongsongan dan Slopeng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengeluhkan terganggunya aktivitas penangkapan ikan akibat pemasangan kabel dan keberadaan kapal patroli di perairan Pantai Utara (Pantura) Sumenep.

Aktivitas tersebut disebut membatasi ruang gerak nelayan saat melaut. Bahkan, beberapa nelayan mengaku kesulitan menebar jaring karena diminta menjauhi kawasan yang menjadi lokasi pekerjaan pemasangan kabel.

Keluhan itu disampaikan kepada Komandan Pos (Danpos) Angkatan Laut (AL) di Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Pasongsongan, Sabtu (21/11/2026). Kedatangan para nelayan didampingi Ketua DPC Madura Asli (Madas) Sumenep, Samsudin, untuk meminta bantuan mediasi dengan pihak Petronas.

Dalam rekaman video yang diterima redaksi, sedikitnya tiga nelayan asal Slopeng dan sejumlah nelayan Pasongsongan disebut mengalami pengusiran ketika sedang melaut.

Rekaman tersebut memperlihatkan kapal patroli yang memberikan imbauan agar perahu nelayan tidak mendekati kawasan tertentu karena terdapat aktivitas pemasangan kabel.

Pantura jangan dekat-dekat ke timur, guys. Soalnya ada pemasangan kabel-kabel. Jhek reng jebeh, kabel,” ujar seorang nelayan dalam rekaman tersebut.

Nelayan lainnya juga memperlihatkan kesulitan saat hendak menebar jaring akibat keberadaan kapal patroli.

Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan aktivitas penangkapan ikan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Para nelayan mengaku sudah sekitar sepekan tidak bisa bekerja secara maksimal. Pembatasan aktivitas di wilayah tertentu membuat mereka kehilangan kesempatan melaut dan berpotensi mengalami penurunan pendapatan.

Atas kondisi tersebut, nelayan meminta pihak Petronas membuka komunikasi secara langsung dengan masyarakat terdampak.

Mereka juga mendesak adanya penjelasan mengenai batas wilayah pemasangan kabel, durasi pekerjaan, serta kemungkinan pemberian kompensasi atas kerugian ekonomi yang dialami.

Persoalan ini menjadi perhatian karena aktivitas proyek di wilayah laut bersinggungan langsung dengan ruang tangkap masyarakat nelayan.

Karena itu, pelaksanaan pekerjaan semestinya memperhatikan keselamatan pelayaran, keberlangsungan mata pencaharian, dan hak masyarakat pesisir.

Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selain itu, UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi salah satu landasan perlindungan terhadap nelayan, termasuk dalam menghadapi risiko usaha dan kondisi yang dapat mengganggu keberlangsungan mata pencaharian mereka.

Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan segera turun tangan untuk memastikan kejelasan persoalan tersebut.

Koordinasi antara pihak Petronas, otoritas kelautan, dan perwakilan nelayan diperlukan agar aktivitas proyek tidak menimbulkan kerugian berkepanjangan bagi masyarakat.

Pihak Petronas juga diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pembatasan aktivitas nelayan, lokasi pemasangan kabel, jangka waktu pekerjaan, serta langkah penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan.

Pihak Petronas juga diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pembatasan aktivitas nelayan, lokasi pemasangan kabel, jangka waktu pekerjaan, serta langkah penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Danpos AL PPI Pasongsongan maupun pihak Petronas. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan informasi.