YAKUSA.ID – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2027.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati, Rabu (14/10/2026).
Dalam forum tersebut, tujuh fraksi menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap rancangan anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah capaian PAD yang dinilai perlu mendapat evaluasi.
Fraksi-fraksi mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang masih berpotensi dikembangkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung pembiayaan program pembangunan.
Menanggapi sorotan tersebut, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman meminta agar penilaian terhadap PAD dilakukan melalui kajian yang tepat dengan membandingkan data secara utuh.
Menurutnya, kesimpulan mengenai penurunan pendapatan daerah tidak bisa dilepaskan dari konteks dan dasar perhitungan yang digunakan.
“Soal koreksi PAD yang menurun itu kemarin sudah kita bicarakan, sebenarnya tidak lalu kesimpulannya seperti itu. Kajiannya harus benar dan cara komparasinya juga harus benar,” tegas Kholilurrahman.
Ia menyampaikan, seluruh catatan dan masukan fraksi akan dipelajari terlebih dahulu sebelum pemerintah daerah memberikan jawaban resmi dalam rapat paripurna berikutnya.
“Ada beberapa catatan, tapi itu saya dalami dulu. Kalau buru-buru keluar nanti macam-macam istilahnya,” ujarnya.
UHC November Jadi Komitmen Pemerintah Daerah
Selain persoalan PAD, pelayanan kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian dalam arah kebijakan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Kholilurrahman kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk memberlakukan Universal Health Coverage (UHC) secara penuh pada November 2026.
Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan.
“UHC kita sudah berkebulatan tekad. Saya sudah tegaskan, berlaku penuh pada bulan November,” pungkasnya.
Komitmen tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperkuat pelayanan dasar masyarakat Pamekasan.
Sementara itu, pembahasan RAPBD 2027 akan berlanjut melalui agenda jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi, kemudian dilanjutkan pembahasan di tingkat komisi.
Melalui proses pembahasan tersebut, DPRD Pamekasan menjalankan fungsi anggaran dengan memberikan catatan dan masukan agar kebijakan keuangan daerah disusun secara terukur, memperhatikan kemampuan fiskal, serta menjawab kebutuhan masyarakat.






