PAMEKASAN, YAKUSA.ID – Halili Yasin merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Hingga kini, dia telah tiga menjabat sebagai ketua DPRD Pamekasan.
Politisi berkacamata ini mengemban amanah sebagai pucuk pimpinan DPRD Pamekasan dalam periode 2009-2014, 2014-2019 dan periode 2019-2024.
Awal Halili Yasin di parlemen, bak dapat durian runtuh. Sudah jadi anggota Banggar, dia pun menduduki jabatan sebagai ketua Fraksi PPP.
Bagi Halili, kunci sukses duduk di kursi anggota DPRD Pamekasan tidak lain adalah ketekunan.
Dia pun bercerita bahwa dirinya ingat betul pesan Ketua DPC PPP Pamekasan K. Kholil Muhammad saat itu. “Bahwa harus fokus bekerja saja, sebab partai punya penilaian sendiri,” katanya, Senin (19/8/2024).
Alhasil, ketekunan serta fokusnya dalam bekerja membuahkan hasil. Awal mula dia menjadi ketua DPRD Pamekasan pada 2012 akhir, menggantikan Kholil Asy’ari yang saat itu maju di Pilkada Pamekasan.
“Di periode kedua, saya kembali ditunjuk oleh partai untuk menjadi ketua DPRD definitif selama lima tahun, dengan perolehan suara 9 ribu, nomor dua terbanyak se-Pamekasan saat itu,” ujarnya.
Dia mengungkapkan bahwa selama menjabat Ketua DPRD Pamekasan, tidak pernah mengalami situasi buntu atau gejolak di DPRD. Hal itu disebabkan komunikasi tetap terjalin dengan baik.
“Pada 2019, saya kembali maju dan masih diberikan amanah oleh rakyat untuk menjabat anggota dewan meski perolehan suara tidak terlalu signifikan sebab pada saat itu juga menjabat Ketua DPC PPP, mengurus persiapan para Caleg,” bebernya.
Pada periode 2019-2024, Halili menjadi anggota dewan biasa berdasarkan kebijakan partai. Namun akhirnya kembali menjabat Ketua DPRD Pamekasan pertengahan masa jabatan atau pada 2022.
“Saya dari awal menjabat berkomitmen untuk tidak melanggar aturan yang sudah diputuskan bersama, sebab hal itu berpotensi melanggar aturan lainnya,” ungkapnya.
Demikian juga soal anggaran, Halili kerap kali mengimbau agar para anggotanya tidak bermain-main.
“Tidak boleh mark up anggaran, rekayasa dan permainan anggaran, dan saya tidak mau kompromi dengan siapa pun soal itu,” tutur Halili.
Pada masa kepemimpinannya, Halili mengaku selalu menekan eksekutif agar bisa mengelola anggaran dengan kegiatan esensial dan tidak hanya seremonial.
“Umpamanya gebyar batik. Itu menyerap anggaran cukup banyak, namun minim secara dampak kepada perekonomian masyarakat, jelas yang semacam itu harus dievaluasi,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya mengimbau agar semua anggota dewan jujur saat perjalanan dinas (Perdin) dan tidak memanipulasi data Perdin.
“Jika memang dua hari di lokasi, sebut dua hari, bukan baru sampai lokasi namun langsung pulang, dan laporannya tiga hari, padahal itu korupsi,” tukasnya.
Halili juga kerap mengingatkan para anggotanya agar tidak bermain dan menarik cash back seperti saat pelaksanaan Bimtek dan Workshop.
“Kadang-kadang di kegiatan itu, ada cash back. Saat saya menjabat ketua, tidak boleh ada cash back, termasuk cash back hotel itu tidak boleh, tidak boleh ada main,” pungkasnya. (YAKUSA.ID-02/SAN)
