YAKUSA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan mengambil langkah hati-hati dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Melalui Panitia Khusus (Pansus), DPRD memutuskan untuk sementara menghentikan pembahasan pasal demi pasal hingga pemerintah daerah memenuhi sepuluh persyaratan yang telah ditetapkan.

Langkah tersebut dilakukan agar perubahan struktur organisasi perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga memiliki landasan kajian yang kuat, sesuai regulasi, serta tidak mengganggu kualitas pelayanan publik.

Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, sebelumnya menyampaikan bahwa masa kerja Pansus memiliki batas waktu maksimal satu tahun. Ia mengaku masih menunggu laporan perkembangan pembahasan dari Ketua Pansus SOTK.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda SOTK, Mohamad Saedy Romli, menegaskan bahwa sepuluh persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh pihak eksekutif dalam bentuk dokumen tertulis sebelum pembahasan dilanjutkan.

“Selama sepuluh poin belum diperbaiki, pembahasan pasal demi pasal tidak bisa dilanjut. Syarat mutlak itu harus dipenuhi terlebih dahulu,” katanya.

Sepuluh persyaratan tersebut mencakup sejumlah aspek mendasar. Di antaranya, kejelasan susunan perangkat daerah yang diusulkan, matriks perbandingan struktur organisasi lama dan baru, kepastian posisi BPBD dan Bakesbangpol, serta keputusan final mengenai keberadaan Dinas Perikanan.

Selain itu, Pemkab diminta melengkapi Analisis Beban Kerja (ABK), rencana penerapan aplikasi e-ABK, kebutuhan formasi ASN, serta hasil evaluasi kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pansus juga meminta kajian dampak perubahan organisasi terhadap pelayanan dasar masyarakat, khususnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk BPBD, diperlukan penghitungan variabel tipologi dan klasifikasi kebencanaan sebagai dasar penentuan struktur kelembagaan.

Aspek efisiensi anggaran turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta menyertakan perhitungan secara terperinci, termasuk biaya transisi operasional dan manfaat bersih atau net benefit dari perubahan struktur organisasi.

Tidak hanya itu, eksekutif juga harus menyiapkan cetak biru atau blueprint peralihan kelembagaan, menyelaraskan rumusan pasal yang masih ambigu, serta melampirkan rekomendasi yuridis formal dari tim konsultan ahli Universitas Airlangga (Unair).

Menurut Saedy, seluruh dokumen tersebut diperlukan agar DPRD memiliki dasar yang memadai dalam menilai urgensi dan konsekuensi perubahan SOTK.

Ia menegaskan, perbaikan tidak cukup disampaikan melalui penjelasan lisan. Seluruhnya harus dituangkan dalam dokumen resmi agar dapat ditelaah dan dipertanggungjawabkan.

Sikap DPRD tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan regulasi daerah tidak semata-mata mengejar penyelesaian pembahasan. Kualitas substansi, kepastian hukum, efisiensi anggaran, serta keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi pertimbangan penting.

DPRD Pamekasan melalui Pansus SOTK pun menempatkan kelengkapan kajian sebagai prasyarat sebelum pembahasan regulasi strategis tersebut dilanjutkan.