YAKUSA.ID – Rapat Kerja PWI Pamekasan 2025–2028 yang digelar selama tiga hari di Pasuruan menjadi ruang evaluasi terhadap minimnya keterbukaan sejumlah kebijakan publik di Kabupaten Pamekasan.
Acara yang berlangsung di Auditorium Royal Hotel and Convention, Pasuruan, Jumat Malam, (21/11) itu sengaja dikemas untuk merumuskan beragam program kerja selama satu periode yang akan datang.
Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam, menilai bahwa banyak kebijakan publik di Pamekasan berjalan tanpa informasi yang memadai kepada masyarakat.
Ia menyebut ada sektor-sektor strategis yang seharusnya mendapatkan perhatian media, namun justru luput dari liputan.
“Sejauh ini terdapat beberapa isu yang nyaris tak tersentuh oleh wartawan. Misalnya Deposito Pemkab di masing-masing bank. Termasuk kewajiban bank-bank Himbara memberikan CSR ke Pemkab, kalkulasinya selama ini tidak dibuka ke publik,” ujarnya,
Kondisi itulah yang membuat PWI Pamekasan membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk pemantauan kebijakan publik. Timsus dirancang bukan sebagai unit seremonial organisasi, melainkan sebagai kelompok kerja yang fokus memeriksa alur kebijakan daerah dan memastikan informasi publik dapat benar-benar diakses masyarakat.
Anam menegaskan bahwa tim tersebut akan diisi wartawan yang telah tersertifikasi kompetensinya.
“Selain itu, kami juga sudah meramu nama-nama wartawan yang sudah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers untuk menjadi bagian dari Tim Khusus PWI Pamekasan ini,” katanya.
PWI Pamekasan juga telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menjalin kemitraan dalam penyediaan data awal terkait isu-isu daerah. Melalui Timsus, PWI mendorong jurnalisme investigatif yang bertumpu pada data, bukan hanya pemberitaan rutinitas.
Di luar isu tata kelola, Raker juga menyoroti mandeknya terobosan ekonomi di Madura. Potensi komoditas tembakau dan garam dinilai belum dikembangkan secara maksimal karena belum adanya skema kawasan industri yang terintegrasi.
Anam menilai gagasan KEK Tembakau dan Garam Madura sebenarnya sudah berulang kali muncul, namun tidak pernah bergerak maju karena ketiadaan dorongan serius dari para pemangku kepentingan.
“Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan KEK di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di Madura. Madura memiliki keunggulan geografis dan sumber daya alam yang melimpah, sehingga sangat potensial untuk digarap sebagai KEK,” tegasnya.
Menurutnya, Raker bukan hanya ruang diskusi, melainkan titik awal untuk mendorong rekomendasi kebijakan yang bisa diperjuangkan melalui jejaring pers maupun kanal advokasi lainnya.
Ia kembali menegaskan harapan PWI Pamekasan agar rapat kerja itu dapat menjadi forum diskusi yang efektif bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi dan rencana aksi yang tepat untuk pengembangan KEK di Madura.
Tidak berhenti di situ, ia juga menekankan pentingnya dampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Diketahui, raker yang dipimpin tiga Wakil Ketua, Moh. Ali Muhsin, Ongky Arista UA, dan M. Khairul Umam. Rapat kerja itu tidak menonjolkan sisi seremonial organisasi. Sebaliknya, diskusi-diskusi selama forum justru menekankan urgensi keterlibatan pers dalam mengawasi kebijakan publik sekaligus mendorong ekonomi Madura yang selama ini tertahan oleh kurangnya kebijakan strategis.
