Oleh: Tusvia*
Setiap 28 Oktober, Sumpah Pemuda seharusnya membangkitkan semangat menantang, bukan sekadar nostalgia. Namun 2025 terasa berbeda. Gema sumpah itu kini terdengar seperti siaran ulang: jernih di permukaan, tapi hampa di isi. Pemuda hari ini lebih sibuk menata feed Instagram ketimbang menata arah bangsa. Sumpah yang dulu menyalakan api kini hanya tinggal arsip di dokumen kementerian.
Cipayung Plus—HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, dan IMM dan organisasi pemuda lainnya dulu dikenal sebagai kawah perubahan. Tapi kini, sebagian besar lebih mirip biro perjalanan politik: rajin audiensi, tapi jarang turun aksi. Kritik mereka seolah tersimpan rapi di map folder “rencana”. Saat BBM naik, PPN bertambah, dan harga beras mencekik, suara mereka justru tenggelam oleh konser dan seminar yang berlimpah foto pejabat.
Sejarah menunjukkan pemuda bukan sekadar peserta politik, tapi pengganggu kekuasaan. Tahun 1960-an, mereka berani menggugat ideologi. Tahun 1998, mereka mengguncang rezim otoriter. Tapi di 2025 menurut catatan, hanya 12% organisasi pemuda yang masih kritis terhadap pemerintah turun drastis dari 45% pada 2019 (Indikator Politik Indonesia, Mei 2025). Ketika dulu mereka mengguncang parlemen, kini mereka lebih sering mengguncang “caption” di media sosial.
Di tengah kemunduran itu, PB HMI tampil sebagai contoh paling ironis. Di bawah kepemimpinan Bagas Kurniawan, organisasi mahasiswa Islam tertua itu tampak kehabisan napas kritik. Gerakan “Koreksi Indonesia” sempat terdengar heroik, tapi lebih banyak berakhir di ruang audiensi kementerian dengan dokumentasi rapi dan kalimat “kami siap bersinergi”. Gerakannya seperti kopi manis: harum di awal, tapi hilang setelah diseruput.
Padahal sejarah HMI dibangun dari sikap kritis. Di masa lalu, mereka adalah benteng ide dan moral publik. Kini, ketika BPS mencatat 15 juta pemuda menganggur dan biaya hidup terus naik, PB HMI lebih sering memamerkan senyum pejabat ketimbang riset solusi. Ketika aktivisme berubah jadi sesi foto, idealisme pun menyusut jadi filter kamera. Pemimpinnya tampak lebih sibuk menjaga hubungan baik daripada menjaga jarak dengan kekuasaan.
Ada yang menyebut PB HMI kini lebih menyerupai event organizer politik daripada organisasi perjuangan. Gerakan mereka rapi, sopan, dan selalu terjadwal. Kritik berganti menjadi kalimat netral: “kami mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat.” Ironinya, yang pro rakyat hanya tinggal tanda kutipnya. Ketua Umum tampil seperti barista: menyajikan kopi politik yang manis dan hangat, tapi tanpa kafein perlawanan.
Ini bukan sekadar soal Bagas Kurniawan, tapi soal sistem kaderisasi HMI yang kehilangan tegangan. Aktivis muda kini dibesarkan dalam kultur administrasi, bukan perlawanan. Diskusi diganti seminar, rapat diganti zoom meeting, aksi diganti posting. Kalau dulu bergerak kritis dan kader bertanya “siapa kita?”, kini mereka bertanya “apa caption-nya kita?”. Itulah wajah baru gerakan mahasiswa yang melempem: rapi di seragam, sepi di substansi.
Namun kritik bukan untuk mematikan, melainkan membangkitkan. Sumpah Pemuda adalah panggilan untuk koreksi diri. Bila PB HMI dan organisasi lain berani menyalakan kembali api intelektual, mereka masih bisa menjadi poros gerakan moral bangsa. Tapi jika terus nyaman di kursi undangan kementerian, jangan salahkan publik jika menyebut mereka bagian dari sistem yang dulu mereka lawan.
Kekuasaan itu seperti tanaman rambat: jika tidak dipangkas, ia menutupi cahaya. Pemuda seharusnya menjadi gunting itu memangkas, bukan memuja. Tapi jika pemuda justru sibuk mengabadikan foto dengan batangnya, bangsa ini akan kehilangan matahari. Sumpah Pemuda bukan pesta, tapi tanggung jawab; bukan upacara, tapi peringatan agar kita tak lupa menyalakan kritik.
2025 adalah tahun ujian: apakah pemuda masih berani menyebut kekuasaan keliru, atau cukup menyebutnya “bermitra”? Jika diam, sumpah Pemuda 1928 akan menjadi catatan kaki sejarah. Jika berani, ia akan kembali menjadi bab baru perjuangan. Karena ketika kritik diarsipkan, pemuda bukan lagi api melainkan arsip itu sendiri: tersimpan rapi, tapi tak berguna untuk masa depan.
*) Penulis merupakan Ketua Umum Korkom HMI Cabang Jakarta Raya.
