YAKUSA.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumenep mengkritik kemeriahan perayaan Hari Jadi (Harjad) Kabupaten Sumenep ke-757.
Di balik berbagai panggung hiburan dan seremoni, organisasi mahasiswa tersebut menilai masih banyak persoalan ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang belum terselesaikan.
Sekretaris DPC GMNI Sumenep, Ahmad Fauzan, mengatakan, pertambahan usia Kabupaten Sumenep seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan, bukan sekadar perayaan yang dipenuhi kegiatan seremonial.
Menurutnya, pemerintah daerah terlihat lebih menonjolkan kemeriahan perayaan.
Sementara sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup akibat keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar.
“Di tengah kemeriahan daratan, masyarakat kepulauan masih bergulat dengan mahalnya transportasi laut, keterbatasan listrik, buruknya akses kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi,” ujar Fauzan dalam keterangannya pada Sabtu, 31 Oktober 2026.
Ia menilai, persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep masih membutuhkan perhatian serius.
Terlebih, kata dia lebih lanjut, masyarakat kepulauan yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan pertanian masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Fauzan juga menyoroti kepemimpinan Bupati Sumenep yang dinilai perlu lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan mendasar masyarakat dibandingkan kemeriahan kegiatan seremonial.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui megahnya acara perayaan, tetapi harus dilihat dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kebijakan pemerintah.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan pemikiran John Rawls dalam A Theory of Justice (1971), yang menekankan pentingnya keberpihakan terhadap kelompok masyarakat paling tidak beruntung.
Dalam konteks Sumenep, kata dia, masyarakat kepulauan semestinya menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, bukan sekadar pelengkap dalam narasi kemajuan daerah.
Fauzan juga mengingatkan prinsip Marhaenisme yang diperjuangkan Bung Karno. Menurutnya, keberpihakan kepada rakyat kecil harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang mampu mengatasi ketidakberdayaan struktural masyarakat.
Ia mempertanyakan implementasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan pemerintah daerah, terutama ketika nelayan masih menghadapi ketidakpastian ekonomi, petani terkendala fasilitas, dan masyarakat kepulauan belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak dasar.
“Kami tidak menolak perayaan Hari Jadi Sumenep. Kami menolak ketika kemeriahan dijadikan tirai untuk menutupi ketimpangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fauzan mempertanyakan besarnya anggaran yang digunakan untuk perayaan Hari Jadi Sumenep.
Ia berharap pemerintah memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk nelayan, petani, dan warga kepulauan.
Menurutnya, masyarakat kepulauan tidak boleh terus diposisikan sebagai kelompok yang hanya diperhatikan ketika pemerintah membutuhkan dukungan politik.
Fauzan menegaskan, pemerintah daerah perlu menjadikan momentum Hari Jadi Sumenep sebagai bahan refleksi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sumenep tidak kekurangan perayaan, Sumenep kekurangan keadilan!” tandasnya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya sibuk merayakan pertambahan usia Kabupaten Sumenep, tetapi juga serius mengakhiri berbagai persoalan yang selama ini membebani masyarakat.
“Sebab, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan seberapa megah panggung yang mampu dibangun, melainkan seberapa banyak penderitaan rakyat yang berhasil diakhiri,” pungkasnya.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, Songennep Jaja Rajja tidak hanya menjadi slogan peringatan hari jadi.
Namun, kata dia, juga mencerminkan semangat bersama dalam menjaga identitas daerah dan mendorong kemajuan Sumenep.
“Kami mengajak seluruh masyarakat melalui semangat Songennep Jaja Rajja untuk menjaga persatuan, merawat warisan budaya, dan mengambil bagian dalam pembangunan demi mewujudkan Sumenep Unggul, Mandiri, dan Sejahtera,” jelasnya.
Fauzi menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari perubahan fisik dan infrastruktur.
“Peningkatan kualitas hidup, kemandirian ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian penting dari capaian pembangunan,” pungkasnya.
