YAKUSA.ID – Ruang digital kian menjelma menjadi arena produksi opini yang tidak selalu lahir dari percakapan publik yang sehat.
Di balik lalu lintas informasi yang masif, terselip kerja-kerja sistematis yang dirancang untuk menggiring persepsi, bahkan menyeret nama tokoh bangsa ke dalam pusaran narasi menyesatkan.
Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) KAHMI Sulawesi Selatan menilai fenomena ini sebagai ancaman serius bagi rasionalitas publik.
Direktur LPMD KAHMI Sulsel, Asri Tadda, menyoroti bagaimana nama Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ikut diseret dalam isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebuah narasi yang menurutnya sarat rekayasa.
“Ruang digital bukan ruang kosong yang netral. Ia bisa diisi, diarahkan, bahkan dipelintir. Opini publik hari ini tidak selalu tumbuh alami, tapi bisa diproduksi,” ujar Asri, Sabtu (10/1/2026).
Menurut Asri, dalam ekosistem komunikasi digital modern, informasi bekerja seperti algoritma: berulang, terukur, dan menyasar emosi. Narasi yang disebarkan terus-menerus, kata dia, perlahan membentuk kesan seolah-olah merupakan kebenaran bersama.
“Yang sering tidak disadari publik, kerja semacam ini membutuhkan biaya, infrastruktur digital, dan jejaring yang rapi. Ini bukan kerja spontan warganet, melainkan proyek,” tegasnya.
Asri menilai, pola penyebaran isu yang menyeret nama SBY menunjukkan karakter kampanye terstruktur. Intensitas tinggi, narasi seragam, dan momentum yang berulang menjadi indikator kuat adanya aktor dengan kepentingan tertentu di baliknya.
“Kalau hanya kebetulan, ia tidak akan sepresisi ini. Ketika pola muncul, publik harus mulai bertanya: siapa yang diuntungkan?” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap praktik manipulasi opini berpotensi merusak fondasi demokrasi digital. Ketika fitnah dibiarkan beredar tanpa koreksi rasional, ruang publik berubah menjadi arena saling curiga, bukan dialog.
“Bahaya sesungguhnya bukan pada satu isu, tapi pada normalisasi kebohongan. Hari ini SBY, besok siapa pun bisa,” ujarnya.
Sebagai lembaga yang bergerak di bidang literasi media, LPMD KAHMI Sulsel mendorong masyarakat untuk tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga membaca konteks, pola, dan kepentingan di baliknya.
“Ruang digital seharusnya memperluas kesadaran publik, bukan mempersempit nalar. Jika tidak kritis, kita hanya menjadi penonton dari opini yang diproduksi pihak lain,” pungkas Asri.
