YAKUSA.ID – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Sonny T Danaparamita, menegaskan bahwa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya dipicu oleh praktik illegal logging, tetapi juga aktivitas legal logging dan alih fungsi lahan.
“Bagi saya bukan hanya illegal logging. Legal logging dan alih fungsi lahan punya saham terbesar atas kerusakan yang terjadi di Indonesia,” ujar Sonny dalam rapat kerja Komisi IV DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Ia mengungkapkan, deforestasi seluas 1,4 juta hektare di Aceh sepanjang 2016–2025 menunjukkan tata kelola kehutanan masih jauh dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pemanfaatan hutan masih tidak sejalan dengan perlindungan alam.
Sonny juga menyoroti keberadaan kayu-kayu gelondongan besar yang terbawa arus saat banjir. Temuan itu, kata dia, mengindikasikan keterlibatan korporasi besar, bukan sekadar ulah pencuri kayu atau perambah hutan.
“Dalam paparan menteri tadi juga diakui bahwa ada banyak perusahaan nakal yang izinnya akan dicabut ke depan,” ucapnya.
Politisi asal Banyuwangi itu memperingatkan bahwa jika pencabutan izin terhadap perusahaan nakal tidak dilakukan, presiden justru akan berhadapan langsung dengan kemarahan publik.
“Ini butuh klarifikasi. Jangan sampai yang salah adalah Kementerian Kehutanan, tapi presiden yang kena,” kata Sonny.
Ia mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan yang terbukti melanggar. Menurutnya, selama ini para pelaku terlihat tidak gentar terhadap aparat penegak hukum maupun Direktorat Jenderal Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Mereka menganggap jika tertangkap, sanksinya hanya pencabutan izin atau sanksi administratif. Atau saya tidak tahu, sedang ada apa permainan di balik itu,” tandasnya.
