YAKUSA.ID – Di tengah derasnya kritik terhadap maraknya praktik judi online, Perum Bulog tampil tegas: bantuan pangan tidak akan diberikan kepada pelaku judi online!. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, dan menuai pujian luas dari berbagai kalangan masyarakat.
Menurutnya, penyaluran bantuan pangan haruslah tepat sasaran, dan pelaku judi online jelas tidak masuk dalam kategori penerima yang layak.
Pernyataan ini bukan basa-basi. Bulog kini bekerja sama erat dengan Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi ketat atas data penerima bantuan.
Pembersihan data akan memastikan bahwa mereka yang masih terlibat dalam judi online yang kian marak dan merusak tidak lagi masuk daftar penerima bantuan sosial pangan dari negara.
Langkah ini dinilai sebagai angin segar dalam tata kelola bansos yang lebih bersih dan bermartabat. Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan negara pada moral publik.
“Bantuan pangan harus menjadi jaring pengaman, bukan bonus untuk perilaku destruktif. Ini bukan hanya soal bansos, ini soal etika negara,” kata Romadhon di Jakarta, Minggu (3/8/2025).
Publik pun menyambut langkah ini dengan antusias. Di media sosial, tagar #BansosBukanUntukPejudi sempat trending selama akhir pekan. Banyak warga menilai tindakan Bulog sejalan dengan aspirasi masyarakat bawah yang jenuh melihat pelaku judol justru ikut menikmati bantuan yang seharusnya diberikan kepada rakyat pekerja keras. Tanggapan positif juga datang dari para aktivis sosial dan pengamat kebijakan.
Romadhon menambahkan, langkah tegas ini dapat menjadi momentum reformasi sistem distribusi bansos secara menyeluruh.
“Bulog telah menunjukkan bahwa data bukan sekadar angka. Ia harus mencerminkan keadilan. Jika data bansos dibersihkan dari pelaku judi online, maka kepercayaan publik terhadap negara akan naik signifikan,” tegasnya.
Tak hanya membersihkan daftar penerima, Bulog juga aktif membangun sistem distribusi berbasis data yang terkoneksi secara digital dengan berbagai kementerian dan lembaga. Upaya ini untuk memastikan tidak ada ruang untuk manipulasi atau penyalahgunaan bantuan.
Romadhon menyebut langkah digitalisasi Bulog sebagai investasi integritas. “Langkah ini bukan reaktif, tapi strategis. Saat publik melihat negara serius menjaga bantuan, akan tumbuh partisipasi dan kepercayaan. Ini bukan pekerjaan mudah, tapi Bulog sudah memulainya,” imbuh Romadhon.
Tak sedikit kelompok masyarakat sipil yang mengajukan dukungan formal ke Bulog, mulai dari organisasi kepemudaan, kelompok keagamaan, hingga komunitas anti-judol. Mereka mengapresiasi Bulog sebagai satu dari sedikit institusi negara yang tidak hanya berpikir teknis, tapi juga menjunjung nilai.
“Dalam konteks ketahanan pangan nasional, moral publik adalah fondasinya. Negara tidak boleh lemah menghadapi kultur menyimpang seperti judi online. Bulog memberi contoh bagaimana bansos bisa menjadi instrumen penegak etika,” ucapnya.
Romadhon menegaskan bahwa ketegasan Bulog ini menjadi harapan baru. Ketika bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan yang layak, negara tak hanya memberi makan rakyatnya, tetapi juga menanamkan nilai: kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab sosial. (YAKUSA.ID/*)
