YAKUSA.ID – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gerakan Rakyat (PGR) Sulawesi Selatan resmi mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa, (5/5/2026).
Ketua DPW PGR Sulsel Asri Tadda mengatakan penerbitan SKT tersebut menjadi penanda legalitas awal organisasi di tingkat provinsi sekaligus hasil dari proses konsolidasi internal yang dilakukan jajaran pengurus di berbagai tingkatan.
“Alhamdulillah, hari ini PGR Sulsel telah mendapatkan SKT dari Kanwil Kemenkum Sulsel. Ini merupakan buah dari sinergi dan komunikasi yang baik dari seluruh pengurus,” katanya di Makassar.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pengurus tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan yang dinilai berkontribusi dalam pemenuhan persyaratan administrasi organisasi.
Menurut dia, perolehan SKT tersebut baru merupakan tahap awal menuju pengesahan sebagai partai politik berbadan hukum secara nasional.
“Masih ada tahapan berikutnya hingga terdaftar resmi di Kementerian Hukum RI dan selanjutnya mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2029,” ujarnya.
Berdasarkan dokumen yang diterbitkan, kepengurusan PGR Sulsel disebut telah memenuhi sejumlah syarat, antara lain memiliki struktur organisasi dan sekretariat yang sah sesuai keputusan dewan pimpinan pusat serta dilengkapi surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.
Selain itu, PGR Sulsel juga telah membentuk kepengurusan di lebih dari 75 persen kabupaten/kota dan sedikitnya 50 persen kecamatan pada wilayah yang dimaksud, sebagai bagian dari indikator verifikasi partai politik.
Asri menyebutkan saat ini kepengurusan partai tersebut telah terbentuk di 18 kabupaten/kota dan 118 kecamatan di Sulawesi Selatan.
Tahap berikutnya, kata dia, seluruh dokumen administrasi dari DPW Sulsel akan diserahkan ke dewan pimpinan pusat untuk digabungkan dengan berkas dari wilayah lain sebelum diajukan ke Kementerian Hukum Republik Indonesia guna memperoleh pengesahan badan hukum partai.
Dengan terpenuhinya tahapan tersebut, PGR disebut semakin mendekati proses verifikasi nasional sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029. (Din/*)
