YAKUSA.ID – Usulan pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura (BOPM) yang digulirkan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syafiuddin, menjadi angin segar bagi masyarakat Madura.
Gagasan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menghidupkan kembali percepatan pembangunan Pulau Garam setelah sebelumnya Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dibubarkan pada 2021.
Menurut Syafiuddin, ketiadaan badan otorita khusus membuat pembangunan Madura berjalan tanpa arah yang terintegrasi.
Padahal, potensi besar yang dimiliki Madura, mulai dari sektor perikanan, pertanian, industri garam, hingga pariwisata, membutuhkan perencanaan dan eksekusi kebijakan yang fokus.
Dengan adanya BOPM, pemerintah pusat diharapkan dapat menyalurkan perhatian serius terhadap Madura agar tidak terus tertinggal dibanding wilayah lain di Jawa Timur.
Usulan ini langsung menuai apresiasi luas dari kalangan masyarakat Madura. Mereka menilai, gagasan Syafiuddin bukan hanya relevan, tetapi juga tepat sasaran.
BOPM dipandang akan menjadi pintu masuk bagi hadirnya berbagai program strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan perekonomian daerah.
Masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah pusat segera merespons usulan ini dengan langkah konkret.
Ketua Pemuda Madura Millenial, Romadhon Jasn, menyebut bahwa usulan pembentukan BOPM harus dilihat sebagai momentum kebangkitan baru Madura.
Menurutnya, badan otorita khusus ini akan menjadi instrumen penting untuk mengatasi ketimpangan pembangunan.
“Sudah saatnya Madura mendapat perhatian lebih. BOPM bisa menjadi jembatan yang memastikan potensi Madura benar-benar terkelola dengan baik untuk kemajuan bersama,” ujar Romadhon, Kamis (28/8/2025).
Lebih jauh, Syafiuddin menekankan pentingnya BOPM dalam menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Madura.
Dengan KEK, investor diyakini akan semakin tertarik menanamkan modalnya, sehingga peluang kerja baru terbuka lebar.
Kondisi ini tentu menjadi jawaban atas persoalan tingginya angka pengangguran dan masih rendahnya daya saing ekonomi masyarakat Madura.
Romadhon Jasn menambahkan, jika KEK benar-benar terwujud melalui BOPM, maka hal itu akan memberikan dampak langsung bagi generasi muda Madura.
“Kami ingin melihat pemuda Madura punya kesempatan kerja lebih luas tanpa harus meninggalkan tanah kelahirannya. BOPM bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang membangun harapan generasi baru,” tegasnya.
Selain aspek ekonomi, pembentukan BOPM juga diyakini akan memperkuat posisi Madura dalam konteks pembangunan nasional. Dengan koordinasi yang lebih terukur, program pemerintah bisa berjalan efektif dan selaras dengan kebutuhan lokal.
Masyarakat Madura pun optimistis, lembaga otorita baru ini akan menjadi penopang terciptanya pemerataan pembangunan yang selama ini dinanti-nanti.
Romadhon kembali menegaskan, pemerintah pusat tidak boleh abai terhadap aspirasi yang disuarakan masyarakat Madura melalui usulan DPR ini.
“Kami mendukung penuh gagasan ini, dan pemerintah harus menjawab dengan tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Madura menunggu bukti,” kata Romadhon Jasn.
Di akhir, Romadhon menutup dengan penekanan bahwa kehadiran BOPM akan menjadi simbol keseriusan pemerintah pusat dalam membangun Madura secara berkelanjutan.
“Jika pemerintah benar-benar mendengar suara rakyat Madura, maka BOPM harus segera diwujudkan. Jangan biarkan Madura hanya jadi penonton dalam pembangunan nasional,” pungkas Romadhon. (YAKUSA.ID/HSB)
