YAKUSA.ID – Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Ali Maskur, optimistis kondisi fiskal daerah pada tahun anggaran 2027 akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Optimisme tersebut disampaikan Ali Maskur usai menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD (R-APBD) 2027 oleh Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman di Gedung DPRD Pamekasan, Rabu (7/10/2026).
Menurut Ali Maskur, peluang perbaikan kondisi keuangan daerah mulai terlihat seiring kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang diterapkan secara ketat pada 2026 mulai dilonggarkan secara bertahap.
“Insyaallah tahun depan agak normal dibandingkan tahun ini. Efisiensi sudah mulai dibuka pelan-pelan oleh pusat. Semoga membawa manfaat bagi masyarakat Pamekasan,” ujarnya.
Ia berharap, membaiknya kondisi anggaran tersebut dapat memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan program-program pembangunan, termasuk visi dan misi Bupati Pamekasan.
Ali menyebut, realisasi program pemerintahan akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Akan terlaksana sedikit demi sedikit, dicicil,” katanya.
Terkait proyeksi besaran APBD 2027, Ali menjelaskan bahwa hingga kini belum terdapat angka final. DPRD masih menunggu perhitungan secara terperinci, terutama berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia mengungkapkan adanya informasi awal mengenai potensi kenaikan dana transfer pusat untuk Kabupaten Pamekasan.
“Insyaallah bertambah dari tahun ini, kabarnya sekitar Rp3 sampai Rp5 miliar. Bagi kami itu besar sekali,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Sementara itu, dalam penyampaian nota keuangan R-APBD 2027, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menjelaskan bahwa rancangan anggaran tersebut disusun dengan mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Tema tersebut menitikberatkan pada optimalisasi sumber daya pembangunan, meliputi investasi, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), serta modal sosial.
Penyusunan R-APBD 2027 juga berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dengan proyeksi membaiknya transfer pusat, DPRD berharap pengelolaan anggaran tahun depan dapat semakin mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan.






