YAKUSA.ID – Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Ali Maskur, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Pamekasan. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran hingga kesesuaian spesifikasi pekerjaan menjadi perhatian DPRD agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.
Menurut Ali Maskur, pembangunan fasilitas pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari hasil fisik bangunan. Setiap pekerjaan harus dilaksanakan sesuai perencanaan, volume, spesifikasi teknis, serta anggaran yang telah ditetapkan.
Karena itu, ia menilai keterbukaan dokumen pelaksanaan menjadi bagian penting dalam memastikan program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan.
Perhatian tersebut mengemuka setelah anggota Komisi IV DPRD Pamekasan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah penerima program revitalisasi. Dalam sidak tersebut, ditemukan kendala ketika dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak dapat ditunjukkan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Kondisi itu menjadi catatan penting bagi DPRD, mengingat RAB merupakan salah satu instrumen untuk mencocokkan pelaksanaan pekerjaan dengan perencanaan yang telah disusun.
Ali Maskur menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus berjalan untuk memastikan setiap program pembangunan daerah maupun program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan tersebut bukan semata-mata mencari kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, melainkan mendorong agar seluruh pihak yang terlibat bekerja sesuai aturan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Rosyid Fansori, mengungkapkan bahwa pencairan anggaran revitalisasi dilakukan secara bertahap. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pencairan tahap awal telah mencapai sekitar 75 persen, dengan estimasi pengerjaan selama 100 hari kerja sesuai Surat Perintah Kerja (SPK).
Ia juga memperkirakan pekerjaan dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026. Namun, kepastian progres tetap membutuhkan data resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan.
Dalam sidak ke sejumlah sekolah, di antaranya SDN Pangtonggal 2 dan SDN Tanjung 1, Kecamatan Pademawu, pihaknya belum memperoleh dokumen RAB saat melakukan pemeriksaan lapangan.
DPRD berharap persoalan keterbukaan dokumen tersebut segera menjadi perhatian pihak terkait. Sebab, transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola pembangunan yang baik.
Ali Maskur juga menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu bidang yang membutuhkan perhatian bersama. Ketersediaan ruang belajar yang layak, fasilitas memadai, serta kualitas bangunan yang terjamin merupakan bagian dari upaya mendukung proses belajar mengajar.
Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD Pamekasan berkomitmen mendorong agar pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, program revitalisasi sekolah tidak hanya menghasilkan bangunan baru, tetapi juga menghadirkan lingkungan pendidikan yang lebih layak dan mendukung masa depan generasi Pamekasan.






