YAKUSA.ID – DPRD Kabupaten Pamekasan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Rabu (30/9/2026).
Persetujuan tersebut diambil setelah penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus pengambilan keputusan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur mengatakan, setelah disepakati bersama dalam rapat paripurna, dokumen perubahan APBD tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani evaluasi.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari mekanisme sebelum Perubahan APBD 2026 ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Setelah disepakati dalam rapat paripurna, dokumen Perubahan APBD 2026 akan segera kami sampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Ali Maskur.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, perubahan APBD tahun ini tidak mengalami pergeseran anggaran yang signifikan. Penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi sejumlah kebutuhan daerah, termasuk program yang berkaitan dengan agenda strategis nasional.
Ia juga menyampaikan bahwa kondisi fiskal Kabupaten Pamekasan masih cukup sehat. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan bersama fraksi-fraksi adalah kebutuhan pembayaran Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
“Secara fiskal kondisi daerah masih cukup sehat. Termasuk dalam memperhitungkan kebutuhan pembayaran UHC Prioritas yang menjadi perhatian dalam pembahasan bersama fraksi-fraksi,” ujarnya.
Persetujuan Raperda Perubahan APBD 2026 tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam fungsi anggaran DPRD, khususnya dalam memastikan penyesuaian belanja dan pendapatan daerah tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman berharap proses evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur dapat berjalan sesuai tahapan sehingga perubahan APBD segera ditetapkan dan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia meminta seluruh OPD teknis mempersiapkan pelaksanaan program agar anggaran yang telah disepakati dapat direalisasikan secara maksimal dan tidak menyisakan pekerjaan yang menghambat pencapaian target pembangunan.






