YAKUSA.ID — Khawatir akan terjadinya kekosongan kepemimpinan desa dan mandeknya pelayanan publik, membuat ratusan warga turun ke jalan. Mereka memprotes kebijakan Pemkab Sampang yang menunda Pilkades hingga tahun 2028.
Aliansi Masyarakat Desa Bersatu bersama Forum Aktivis Madura menilai dampak kebijakan ini lebih serius dari sekadar urusan politik lokal. Mereka memperingatkan adanya potensi kekacauan administratif di tingkat desa, terutama terkait pengelolaan dana desa, program pembangunan, hingga legitimasi pemimpin sementara yang tidak dipilih langsung oleh rakyat.
Tampak di lapangan ratusan demonstran terdiri dari Aliansi Masyarakat Desa Bersatu dan Forum Aktivis Madura itu berorasi menuntut Pemkab Sampang segera menggelar Pilkades serentak
Mereka menilai pemerintah daerah harus memberikan argumentasi hukum yang kuat dan terbuka, bukan sekadar menunda tanpa penjelasan yang transparan.
“Ini sudah merampas hak rakyat untuk memilih pemimpin di desa, ini tentu tindakan otoriter,” terang orator Aksi
Aksi demonstrasi dimulai dari Kejaksaan Negeri Sampang dan berlanjut menuju kantor DPRD. Massa tak hanya membawa poster tuntutan, tetapi juga menyalakan api dan membakar ban sebagai simbol penolakan terhadap kebijakan yang dianggap mengabaikan hak masyarakat desa untuk memilih pemimpin mereka secara langsung.
Mereka menyuarakan sembilan tuntutan, salah satunya mendesak pemerintah segera menetapkan jadwal Pilkades resmi dan membuka alasan penundaan secara publik. Aliansi juga menegaskan bahwa penundaan tanpa batas waktu jelas berpotensi memicu krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
