Oleh: Hasibuddin*
Ada yang menarik dari perjalanan AKBP Wahyu Hidayat setelah berpindah tugas dari Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak ke Kapolres Pamekasan. Bukan soal pangkat, seragam, atau tongkat komando, melainkan soal bagaimana sosoknya hadir di ruang publik.
Di Tanjung Perak, nama Wahyu cukup sering muncul dalam pemberitaan, sementara setelah memimpin Polres Pamekasan sejak 31 Juli 2026, frekuensi kemunculannya di ruang pemberitaan terlihat lebih terbatas.
Lalu apa yang dimaksud dengan “berisik” dan “sunyi” dalam tulisan ini? “Berisik” bukan berarti gaduh atau banyak bicara. Istilah itu digunakan untuk menggambarkan tingginya aktivitas komunikasi publik, misal konferensi pers, penyampaian perkembangan kasus, pemaparan angka kriminalitas, hingga pernyataan Kapolres yang kemudian menjadi bahan pemberitaan. Sedangkan “sunyi” bukan berarti Polres Pamekasan tidak bekerja, melainkan lebih pada minimnya suara kepemimpinan yang terdengar secara luas melalui pemberitaan media.
Ketika memimpin Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Wahyu memang memiliki cukup banyak momentum yang membuat namanya muncul dalam pemberitaan. Salah satu yang paling jelas adalah rilis evaluasi kriminalitas 2025. Dalam forum tersebut, Wahyu sendiri memaparkan angka kriminalitas dan penyelesaian perkara kepada publik melalui media. Sepanjang 2025, Polres Pelabuhan Tanjung Perak mencatat 1.731 laporan tindak pidana, turun dari 1.990 laporan pada 2024, sementara perkara yang diselesaikan mencapai 1.664 kasus, naik dari 1.517 perkara pada tahun sebelumnya.
Angka-angka itu membuat kepemimpinan Wahyu di Tanjung Perak memiliki bahan yang cukup kuat untuk dibicarakan. Bukan sekadar foto kegiatan atau seremoni, tetapi ada data kriminalitas, jumlah perkara yang diselesaikan, tersangka yang diamankan, serta strategi pencegahan yang disampaikan secara terbuka.
Dalam sejumlah pemberitaan saat itu, Wahyu juga tampil memberikan keterangan terkait penanganan perkara dan situasi keamanan wilayah hukum yang dipimpinnya. Dengan kata lain, “berisik” dalam konteks ini lebih tepat dimaknai sebagai aktif terdengar dalam komunikasi publik.
Situasinya kemudian berubah ketika tongkat komando berpindah ke Pamekasan. Pada 31 Juli 2026, Wahyu resmi menggantikan AKBP Hendra Eko Triyulianto sebagai Kapolres Pamekasan. Dalam arahan awalnya, Wahyu menyatakan akan melanjutkan program dan capaian yang telah dibangun pendahulunya serta menekankan integritas, disiplin, loyalitas, profesionalisme dan sinergi dengan berbagai unsur masyarakat.
Namun memasuki lebih dari dua bulan masa kepemimpinannya, suara Wahyu di ruang publik terasa tidak sekeras ketika berada di Tanjung Perak. Ini bukan berarti tidak ada kegiatan. Ada koordinasi dengan pemerintah daerah, kegiatan kepolisian di lapangan, serta program pencegahan yang mulai diperkenalkan. Salah satunya adalah program “Polisi Masuk Sekolah” yang dilaksanakan setiap pekan dengan sasaran sekolah di 178 desa dan 11 kelurahan di Pamekasan.
Program tersebut bahkan memiliki materi yang cukup jelas, mulai dari pencegahan perundungan, pembinaan disiplin dan karakter, tertib lalu lintas, kenakalan remaja, hingga perlindungan anak. Artinya, tidak fair jika “sunyi” diterjemahkan sebagai tidak ada pekerjaan atau tidak ada program. Yang menjadi pertanyaan justru bagaimana program-program tersebut dikomunikasikan kepada publik dan kapan masyarakat mulai melihat hasilnya secara lebih terukur.
Pertanyaan itu menjadi relevan karena pada 19 Agustus 2026, Wahyu sendiri bertemu dengan wartawan Pamekasan. Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan terbuka terhadap konfirmasi media serta siap menerima kritik dan saran yang konstruktif. Ia juga mengatakan tidak memiliki skala prioritas khusus dalam 100 hari kerja, tetapi memastikan kinerja kepolisian akan terus didorong, termasuk upaya menekan kriminalitas dan peredaran narkoba.
Pernyataan tersebut menarik untuk dicatat. Sebab ketika seorang Kapolres mengatakan dirinya terbuka terhadap media, maka ruang komunikasi sebenarnya sudah dibuka dari kedua sisi. Media tinggal memastikan pertanyaannya berbasis fakta, sementara kepolisian memiliki ruang untuk menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, apa hasilnya, dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah. Di situlah komunikasi publik menjadi bagian dari akuntabilitas, bukan sekadar kebutuhan untuk tampil di pemberitaan.
Maka istilah “sunyi” dalam tulisan ini bukan vonis terhadap kinerja Wahyu Hidayat. Ia adalah gambaran atas perbedaan intensitas eksposur publik antara masa kepemimpinannya di Tanjung Perak dan masa awal kepemimpinannya di Pamekasan. Di Tanjung Perak, publik relatif mudah menemukan angka, rilis, konferensi pers dan pernyataan langsung Wahyu mengenai berbagai persoalan keamanan. Di Pamekasan, jejak komunikasi publiknya sejauh ini lebih banyak muncul dalam agenda tertentu, sementara sebuah gebrakan yang benar-benar menjadi identitas kepemimpinannya masih belum terlalu terlihat.
Tentu masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan akhir. Wahyu baru mulai memimpin Pamekasan pada akhir Juli 2026, sehingga masa kerjanya masih tergolong awal. Program seperti Polisi Masuk Sekolah juga menunjukkan bahwa ada pendekatan preventif yang sedang dijalankan, dan hasil dari program semacam itu memang tidak selalu dapat diukur hanya dalam hitungan minggu.
Tetapi justru karena masih awal, publik berhak bertanya. Apa yang ingin ditinggalkan Wahyu Hidayat selama memimpin Polres Pamekasan? Apakah akan ada program yang kelak mudah disebut ketika orang berbicara tentang masa kepemimpinannya? Atau justru pendekatannya memang bekerja lebih banyak di balik layar, sementara hasilnya baru akan terlihat setelah beberapa waktu?
Dari Tanjung Perak, Wahyu meninggalkan catatan berupa angka yang pernah dipaparkan secara terbuka. 1.731 laporan tindak pidana pada 2025 dan 1.664 perkara yang diselesaikan. Dari Pamekasan, publik kini menunggu catatan yang sama konkret—bukan sekadar seberapa sering Kapolres muncul di media, tetapi apa yang bisa diukur dari hasil kepemimpinannya.
Jadi, “berisik” bukan soal suara yang keras. “Sunyi” juga bukan berarti tidak bekerja. Keduanya dalam tulisan ini hanya menggambarkan satu hal, seberapa terdengar seorang Kapolres di ruang publik dan seberapa kuat hasil kerjanya menjadi bahan pembicaraan masyarakat.
Dan untuk Wahyu Hidayat di Pamekasan, pertanyaannya kini sederhana. Setelah dari Tanjung Perak yang cukup “berisik”, apa yang akan membuat Pamekasan mulai terdengar?
*Penulis adalah Pemimpin Redaksi Yakusa.id yang saat jadi sekretaris di Forum Wartawan Pamekasan
