YAKUSA.ID – Persoalan bantuan pendidikan yang belum merata kembali mencuat dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama di Senayan, Selasa (30/6/2026).
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Madura, Hj. Ansari, secara tegas menyoroti masih banyaknya madrasah swasta yang belum tersentuh bantuan, baik untuk lembaga, guru, maupun siswa.
Namun menurutnya, persoalan ini bukan semata soal anggaran. Di balik itu, ada masalah mendasar yang kerap luput dari perhatian: sistem pendataan EMIS (Education Management Information System).
“Banyak yang tidak mendapatkan bantuan, bukan karena tidak ada anggaran, tapi karena tidak masuk dalam sistem,” ujar Ansari dalam forum tersebut.
Berdasarkan pengalamannya turun langsung ke daerah, Ansari menemukan fakta bahwa sejumlah madrasah gagal menerima bantuan hanya karena belum terdaftar atau tidak mengelola data EMIS.
Padahal, sistem tersebut menjadi pintu utama akses bantuan.
“Selama tidak mengurus EMIS, sampai kapan pun mereka tidak akan dapat bantuan,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi ini menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola, khususnya pada aspek sosialisasi di lapangan.
Menurut Ansari, masih terjadi kesenjangan pemahaman antara madrasah di wilayah perkotaan dan daerah. Jika di kota sistem ini relatif sudah dipahami, maka di daerah, banyak lembaga pendidikan yang masih belum tersentuh informasi.
“Ini yang harus dijawab. Siapa yang bertanggung jawab menyosialisasikan EMIS ini?” katanya.
Ansari pun menegaskan bahwa peran tersebut seharusnya dijalankan oleh Kementerian Agama melalui penyuluh agama.
Bukan sekadar administratif, penyuluh memiliki fungsi strategis sebagai penghubung informasi, edukator, hingga motivator bagi masyarakat, termasuk madrasah swasta.
“Kalau ini berjalan maksimal, tidak akan ada lagi madrasah yang tertinggal hanya karena tidak paham sistem,” ujarnya.
Lebih jauh, Ansari mendorong agar sistem yang dibangun pemerintah tidak berhenti pada konsep, melainkan benar-benar hadir dan dirasakan hingga ke tingkat akar rumput.
Menurutnya, keberhasilan program bantuan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari sejauh mana program itu benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.
Sementara itu, Menteri Agama dalam rapat tersebut mengakui bahwa EMIS merupakan instrumen penting dalam penyaluran bantuan pendidikan. Ia juga tidak menampik masih adanya kendala teknis di lapangan.
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan agar sistem menjadi lebih transparan dan mudah diakses.
