YAKUSA.ID – Nama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena proyek infrastruktur, melainkan sebuah sayembara kontroversial: hadiah umrah bagi siapa pun yang bisa membuktikan bahwa Komisaris PT PP (Persero) Tbk, Aisyah Zakiyyah, adalah keponakannya .
Janji ini terlontar di tengah derasnya tudingan nepotisme di lingkungan BUMN .
Alih-alih membuka data secara transparan, Menteri Dody memilih gaya komunikasi yang blak-blakan.
“Gue kasih sayembara, kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umrah sekeluarga lu semua,” ujarnya usai rapat terbatas di Istana, Rabu (15/7) .
Sayembara ini diberi waktu satu bulan, seolah-olah isu publik bisa diselesaikan dengan taruhan ibadah .
“Ini bukan cara seorang pemimpin publik. Menggantungkan klarifikasi pada sayembara berhadiah umrah adalah bentuk kegagalan nalar birokrasi. Publik butuh data, bukan umrah,” tegas Tusvia, Ketua Umum Hmi Korkom UIC, kepada wartawan, Sabtu (18/7) di Jakarta.
Penunjukan Aisyah Zakiyyah sebagai komisaris memang menimbulkan tanda tanya.
Ia adalah lulusan Gunma University dan Macquarie University, dengan pengalaman di sektor marketing dan e-commerce .
Namun, rekam jejak yang singkat sebagai Tenaga Ahli Menteri dan Jubir Kemen PU sebelum langsung melompat ke kursi komisaris BUMN dinilai janggal .
Kontroversi ini menambah panjang daftar polemik yang membayangi Menteri Dody.
Sebelumnya, ia juga tersandung kasus bocornya surat perjalanan dinas ke New York yang mencantumkan nama istri dan anak .
Isu mutasi pegawai yang disebut sebagai “hukuman” atas kebocoran tersebut juga sempat membuatnya panas .
“Seorang menteri memiliki fardu ‘ain untuk memberikan jawaban yang mencerahkan, bukan menantang. Kebijakan publik adalah ibadah sosial yang harus dijalankan dengan serius, bukan dengan gaya preman,” terang Via.
Yang membuat publik makin geram adalah ketidakjelasan jawaban Dody.
Saat wartawan memastikan apakah Aisyah benar keponakannya, ia hanya menjawab singkat, “Ya lu pikir sendiri lah” . Gaya komunikasi ini dinilai arogan dan justru mempertebal kecurigaan publik .
“Beban pembuktian ada di pejabat publik, bukan di rakyat. Masyarakat tidak punya akses ke kartu keluarga menteri. Sayembara ini hanya akrobat komunikasi untuk menghindari tanggung jawab,” ujarnya.
Ketimbang menggelar sayembara yang mengusik kesucian ibadah, publik hanya meminta satu hal: transparansi. Proses rekrutmen komisaris BUMN seharusnya bisa dijelaskan dengan logika tata kelola, bukan logika taruhan.
Akankah Menteri Dody menyadari bahwa jabatan publik bukanlah ajang permainan, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan data, bukan umrah?
“Saran saya, hentikan gaya komunikasi yang merendahkan publik. Jika Aisyah layak, buktikan dengan kapasitasnya. Jika tidak, itulah nepotisme. Umrah tidak akan menjawab itu,” pungkas Via.
