YAKUSA.ID – DPRD Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Pamekasan itu dimulai pukul 09.00 WIB. Pelaksanaan rapat menyesuaikan agenda kenegaraan di tingkat pusat yang dimajukan karena 16 Agustus 2026 bertepatan dengan hari Minggu.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur mengatakan, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden merupakan agenda tahunan yang wajib diikuti jajaran pemerintahan dan lembaga legislatif.
“Menjadi kewajiban kita semua untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Pamekasan, Wakil Bupati, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, kepala OPD, penyelenggara pemilu, unsur yudikatif, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan veteran.
Menurut Ali Masykur, pidato kenegaraan menjadi momentum untuk melihat capaian pembangunan nasional selama setahun terakhir sekaligus mencermati arah kebijakan pemerintah ke depan.
Ia menilai sejumlah capaian pemerintah, khususnya di sektor pangan, patut diapresiasi. Swasembada pangan dinilai mulai menunjukkan dampak positif, termasuk di wilayah Madura.
Namun, di balik capaian tersebut, Ketua DPRD Pamekasan itu menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.
Ali Masykur mengaku pernah menemukan masyarakat di wilayah Pamekasan bagian dalam yang merasa belum merasakan kemerdekaan secara ekonomi.
“Ketika kita survei ke masyarakat Pamekasan agak ke dalam, kenapa di sini kok tidak ada bendera merah putih, mereka menjawab: di sini belum merdeka. Belum merdeka secara ekonomi,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi pengingat agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Semoga HUT ke-81 ini menjadi merdeka yang semestinya merdeka. Semoga merdeka dari kemiskinan, merdeka dari keterpurukan, merdeka dari kejahatan seksual dan kejahatan-kejahatan yang lain,” tegasnya.
Selain persoalan kemiskinan, DPRD Pamekasan juga menaruh perhatian terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ali Masykur menilai program tersebut harus dikawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia meminta pengelolaan KDKMP dilakukan secara terbuka, termasuk mengenai operasional, manajemen, hingga penggunaan anggarannya.
“Publik berhak tahu kapan koperasi mulai beroperasi, siapa manajernya, dan bagaimana sistem pengelolaannya,” katanya.
Ali Masykur berharap semangat pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat dapat diterjemahkan secara serius hingga tingkat daerah.
“Perangkatnya ini harus juga satu niat, tekad bulat seperti Pak Presiden. Jangan sampai hanya Presiden punya cita-cita mulia, tetapi yang di bawah tidak disertai dengan niat yang mulia,” pungkasnya.
Rapat paripurna DPRD Pamekasan kemudian ditutup dengan pembacaan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan kemakmuran masyarakat.
