JAKARTA, YAKUSA.ID – Wakil Sekretaris Jenderal Badan Relawan Prabowo (BRP), Romadhon, menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor beras dan gula pada 2025. Langkah strategis ini dinilai akan memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendukung petani lokal untuk lebih mandiri.
“Dengan kebijakan ini, Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat, terutama petani lokal. Ini adalah tonggak penting menuju kemandirian pangan yang sudah lama kita dambakan,” kata Romadhon dalam pernyataan resminya, Jumat (13/12/2024).
Langkah Nyata Menuju Kedaulatan Pangan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023, Indonesia mengimpor 1,5 juta ton beras dan 4,4 juta ton gula untuk memenuhi kebutuhan domestik. Ketergantungan pada impor ini menjadi tantangan besar dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurut Romadhon, penghentian impor ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan langkah konkret untuk memberdayakan sektor pertanian dalam negeri.
“Ini akan mendorong petani meningkatkan produktivitas dan memberikan kepastian pasar yang lebih baik untuk hasil pertanian mereka,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai kebijakan ini akan berdampak positif pada stabilitas harga di pasar domestik dan mengurangi risiko yang timbul dari fluktuasi harga global.
Dukungan Infrastruktur dan Teknologi
Romadhon menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, terutama dalam hal infrastruktur dan teknologi pertanian.
Ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan irigasi, distribusi pupuk bersubsidi, serta akses petani terhadap teknologi modern.
“Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh kebutuhan petani terpenuhi. Ini akan membantu mereka meningkatkan produktivitas dan mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Romadhon.
Dampak Jangka Panjang pada Ekonomi Daerah
Romadhon juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap ekonomi daerah. Dengan memberdayakan sektor pertanian lokal, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, sekaligus mengurangi urbanisasi.
“Kebijakan ini tidak hanya berbicara soal kedaulatan pangan, tetapi juga soal pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput,” tambahnya.
Membangun Ketahanan Nasional
Menurut Romadhon, langkah ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk membangun ketahanan nasional di berbagai sektor. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor, Indonesia akan menjadi lebih mandiri dalam menghadapi tantangan global.
“Presiden Prabowo telah menunjukkan bahwa pemerintahan ini serius dalam memperkuat pilar-pilar ketahanan bangsa, salah satunya melalui swasembada pangan,” kata Romadhon.
Harapan untuk Implementasi yang Konsisten
Romadhon mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk petani, pelaku usaha, dan masyarakat umum, untuk mendukung kebijakan ini. Ia juga berharap implementasi kebijakan ini dilakukan secara konsisten dan terukur agar tujuan akhirnya tercapai.
“Kami di BRP percaya bahwa kebijakan ini adalah jalan menuju Indonesia yang mandiri dan kuat. Pemerintah harus terus melibatkan semua pihak untuk memastikan keberhasilannya,” pungkasnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintahan Presiden Prabowo mempertegas komitmennya untuk membawa Indonesia menuju kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan Prabowo hadir untuk rakyat. (YAKUSA.ID-02/MH)
