YAKUSA.ID – Di tengah upaya heroik Presiden Prabowo Subianto membangun posisi tawar Indonesia yang disegani di panggung internasional, sebuah sandungan serius justru muncul dari dalam lingkarannya sendiri.
Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Tenaga Ahli Utamanya (TAU), Ulta Levenia, menuai kritik tajam setelah mencoba menguraikan 20 poin rencana perdamaian Gaza sebagai basis pembelaan atas keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP).
Langkah KSP ini dinilai sebagai bentuk kecerobohan intelektual yang berisiko mendelegitimasi visi besar Presiden.
KSP diduga kuat telah mencampuradukkan “Proposal Taktis Gaza versi Trump” dengan “Piagam Resmi BoP”.
Secara tekstual, keduanya berbeda; proposal adalah janji sepihak, sementara Piagam adalah dokumen hukum yang mengikat anggota.
Kecerobohan ini memberikan kesan seolah istana tidak mampu membedakan brosur kampanye dengan dokumen diplomatik.
Publik melihat adanya jarak yang menganga antara komitmen kuat Presiden Prabowo terhadap kemerdekaan Palestina dengan narasi “setengah matang” yang disodorkan KSP.
Kegagalan membedakan dokumen strategis ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan ancaman nyata bagi kewibawaan diplomatik yang sedang dibangun Presiden dengan susah payah.
Jika informasi yang sampai ke meja Presiden adalah disinformasi yang dipoles demi pembelaan reaktif, maka marwah kepemimpinan nasional sedang dipertaruhkan.
Salah satu poin yang dianggap paling fatal adalah ketika Ulta Levenia menyatakan: “Dalam poin nomor 9 yang dibuat BoP, Gaza direncanakan akan berada di bawah pemerintahan transisi…” dan menyebut poin 19–20 sebagai jalan menuju negara Palestina (statehood). Faktanya, poin-poin tersebut tidak ditemukan dalam Piagam BoP yang diteken anggota, melainkan hanya ada dalam draf proposal perdamaian Gaza ala Trump yang tidak memiliki kekuatan hukum internasional bagi organisasi BoP itu sendiri.
“KSP sedang mempertontonkan kecacatan logika yang ngawur; mereka gagal membedakan antara piagam organisasi dengan brosur kampanye Trump. Membiarkan staf yang gagap data menjelaskan isu kedaulatan adalah cara tercepat mengikis dan melemahkan marwah Presiden Prabowo di panggung internasional,” ujar Romadhon Jasn, Aktivis Nusantara, dalam keterangannya, Selasa, 10 Maret 2026.
Presiden Prabowo, yang dikenal memiliki literasi militer dan geopolitik yang sangat mumpuni, seharusnya mendapatkan dukungan data yang presisi dari para pembantunya.
Namun langkah KSP yang menjual “janji manis” proposal tanpa landasan hukum yang kuat justru memberikan kesan bahwa Presiden dikelilingi oleh para pembisik yang gagap verifikasi.
Kritik ini muncul bukan untuk menyerang visi Presiden, melainkan menyelamatkan agenda “Bebas Aktif” Prabowo dari sabotase intelektual internal.
Urusan diplomasi yang menyentuh kedaulatan bangsa seharusnya dikembalikan sepenuhnya ke satu pintu otoritas, yakni Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Campur tangan staf istana yang minim akurasi data hanya akan menciptakan dualisme komunikasi yang melemahkan posisi tawar Presiden di hadapan negara-negara sahabat dan organisasi internasional seperti OKI.
Simpati publik terhadap keberanian Presiden membela Gaza tidak boleh dikotori oleh klaim-klaim tanpa dasar hukum.
“Istana harus segera dibersihkan dari para penjaja narasi kosong yang hanya mengandalkan viralitas tanpa kredibilitas. Jika Presiden Prabowo tidak segera mengevaluasi dan mencopot oknum di KSP yang membuat blunder ini, maka istana sendiri yang sedang menanam bom waktu bagi reputasi nasional,” tegas Romadhon, yang dikenal sebagai pendukung setia Prabowo namun tetap memberi catatan demi kebaikan pemerintahan.
Keberadaan personel yang tidak kompeten di lingkaran Ring 1 dipandang sebagai beban bagi akselerasi kebijakan Presiden. Di saat Prabowo membangun kepercayaan dunia, blunder KSP ini justru memberikan celah bagi pihak luar untuk meremehkan kapasitas intelektual di sekeliling Presiden. Seleksi personel harus diperketat dengan standar intelektualitas tinggi untuk memastikan setiap kata yang keluar dari istana adalah representasi kebijakan yang matang.
“Kesalahan KSP ini fatal karena menyentuh isu sensitif Palestina; ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi soal etika politik. Segera ambil tindakan tegas, evaluasi dan copot mereka yang membuat istana tampak tidak kompeten, atau publik akan mencatat ini sebagai kegagalan staf dalam menjaga marwah kepemimpinan Prabowo,” pungkas Romadhon. (Han/Din)
