YAKUSA.ID – Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Ali Masykur menegaskan lembaganya tidak akan berhenti pada pembahasan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Hasil evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi DPRD untuk memperbaiki pelaksanaan pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan setelah DPRD Pamekasan merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama seluruh OPD mitra kerja.
Ali mengatakan, pembahasan LKPJ merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Karena itu, yang dinilai bukan sekadar seberapa besar anggaran telah terserap, melainkan apakah anggaran tersebut menghasilkan program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Fokus utama kami adalah memastikan setiap rupiah yang keluar memiliki output yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Ali.
Dari pendalaman yang dilakukan komisi-komisi DPRD, ditemukan sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Di antaranya rendahnya serapan anggaran, program yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, belanja yang dinilai kurang efektif, hingga target kinerja sejumlah OPD yang belum tercapai.
Ali menegaskan, seluruh catatan tersebut akan dituangkan dalam rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi bagi Pemkab Pamekasan.
“Seluruh temuan itu akan dituangkan dalam rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan program pada tahun berikutnya lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Ali, rekomendasi tersebut nantinya tidak hanya menjadi catatan administratif. DPRD ingin memastikan hasil evaluasi memiliki konsekuensi terhadap perbaikan kinerja OPD.
Karena itu, OPD yang dinilai belum mampu mencapai target akan mendapat perhatian khusus dalam rekomendasi DPRD. Bahkan, evaluasi kinerja dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan anggaran pada periode berikutnya.
Sikap tersebut menunjukkan DPRD Pamekasan ingin menempatkan anggaran daerah sebagai instrumen pelayanan publik. Setiap program harus memiliki hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ali menegaskan, evaluasi terhadap kinerja OPD bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif.
“Lewat evaluasi ini, kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan di Pamekasan semakin baik, akuntabel, dan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
Rekomendasi DPRD selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja OPD sekaligus menyusun program dan penganggaran pada tahun berikutnya.
