YAKUSA.ID – KOHATI PB HMI menggelar Diskusi Virtual bertema “Penguatan Migrasi Aman untuk Pekerja Migran Perempuan” pada 14–15 November 2024.
Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat pemahaman dan kepedulian kader HMI serta publik mengenai pentingnya perlindungan bagi pekerja migran perempuan, sekaligus momentum konsolidasi ide untuk mendorong kesadaran bahwa migrasi aman dan berkeadilan gender merupakan hak yang harus dijamin negara.
Diskusi menghadirkan tiga fokus materi yang menyoroti aspek penting dalam rantai migrasi perempuan. Materi pertama membahas peningkatan kapasitas calon pekerja migran perempuan melalui literasi hukum, pemahaman kontrak kerja, dan pemberdayaan berbasis keadilan gender.
Materi kedua menekankan perlunya penguatan sistem dan tata kelola penempatan yang transparan dan akuntabel serta bebas dari praktik perantara ilegal. Sementara materi ketiga mengulas mekanisme perlindungan dan layanan berkeadilan gender, termasuk akses bantuan hukum, dukungan psikososial, serta kanal pengaduan lintas negara yang lebih responsif.
Ketua Umum KOHATI PB HMI, Sri Meisista, menegaskan bahwa pekerja migran perempuan merupakan pilar ekonomi keluarga dan bangsa yang harus mendapatkan perlindungan menyeluruh.
“Mereka berhak berangkat dengan kapasitas kuat, bekerja dalam perlindungan penuh, dan kembali dengan martabat utuh. Migrasi aman adalah hak perempuan, dan negara wajib menjaminnya. KOHATI PB HMI akan terus memperkuat edukasi, advokasi, serta kolaborasi agar suara pekerja migran perempuan semakin terdengar dan hak-haknya semakin terpenuhi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, KOHATI PB HMI bersama PB HMI akan meluncurkan Pusat Layanan Edukasi dan Advokasi Pekerja Migran Indonesia. Inisiatif ini dirancang sebagai ruang belajar terpadu dan pusat informasi terpercaya, sekaligus menjadi kanal pendampingan hukum dan psikososial yang mudah diakses pekerja migran serta keluarganya.
Kehadiran pusat layanan tersebut diharapkan memperkuat peran HMI di tingkat Badko hingga Cabang melalui penyediaan materi edukasi standar, rujukan program, dan jejaring advokasi yang lebih kuat.
KOHATI PB HMI berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada keselamatan dan keadilan pekerja migran perempuan.
Forum ini sekaligus menegaskan bahwa isu pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan ketenagakerjaan, tetapi juga perjuangan untuk memastikan perempuan Indonesia memperoleh ruang aman, terlindungi, dan berdaya.
