Polemik Seleksi Kepala BPMA, Menteri ESDM Diminta Menghormati Aceh

Aliansi Penyelamat Aceh akan menggelar aksi di kantor Kementerian ESDM hari ini, Rabu, 15 Januari 2025.

JAKARTA, YAKUSA.ID – Seleksi Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menuai polemik di tengah masyarakat Aceh. Aliansi Penyelamat Aceh mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghentikan proses seleksi tersebut. Mereka menilai langkah Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Safrizal, yang membentuk Panitia Seleksi (Pansel) BPMA, tidak sesuai dengan aturan dan harus menunggu Gubernur Aceh terpilih, Haji Muzakir Manaf, resmi dilantik pada Februari 2025.

Ketua Aliansi Penyelamat Aceh, Muhaimin, menegaskan bahwa pembentukan Pansel oleh Pj Gubernur Aceh melampaui batas kewenangannya.

“Safrizal adalah penjabat sementara, bukan gubernur definitif. Kebijakan strategis seperti seleksi Kepala BPMA seharusnya dilakukan oleh Gubernur Aceh yang memiliki legitimasi penuh,” katanya dalam keterangannya yang diterima Yakusa.id, Rabu (15/1/2025).

Menurut Muhaimin, posisi Kepala BPMA sangat penting karena memiliki dampak besar terhadap pengelolaan migas yang menjadi sumber daya strategis bagi kesejahteraan rakyat Aceh.

“Ini menyangkut masa depan Aceh. Jangan ada langkah yang tergesa-gesa dan melanggar aturan, karena hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan publik,” tambahnya.

Surat Komwas BPMA dan Desakan Penundaan

Komisi Pengawas BPMA (Komwas BPMA) sebelumnya telah menyampaikan rekomendasi kepada Pj Gubernur Aceh untuk menunda proses seleksi ini. Surat resmi tersebut ditandatangani oleh Ketua Komwas BPMA, Haji Muzakir Manaf, yang juga Gubernur Aceh terpilih.

Dalam suratnya, Komwas BPMA menegaskan bahwa keputusan strategis seperti seleksi Kepala BPMA harus dilakukan dengan melibatkan Gubernur definitif. Penundaan ini dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menjaga harmoni antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Aksi Demonstrasi di Kementerian ESDM

Sebagai bentuk protes, Aliansi Penyelamat Aceh akan menggelar aksi di kantor Kementerian ESDM pada Rabu, 15 Januari 2025. Mereka mendesak Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk menghentikan proses seleksi sementara hingga pelantikan Gubernur Aceh terpilih.

“Kami meminta Menteri ESDM untuk menghormati aspirasi masyarakat Aceh. Seleksi ini tidak boleh dilanjutkan tanpa melibatkan Gubernur definitif, demi memastikan pengelolaan migas berjalan transparan dan adil,” pungkas Muhaimin. (YAKUSA.ID-02/MH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *