YAKUSA.ID – Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menggelar aksi demonstrasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Senin (28/07/2025).
Massa HMI memprotes keras kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang dinilai semakin bobrok, terutama di bawah kepemimpinan Gubernur yang dianggap gagal mengawasi dan membina Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Massa aksi bergerak menyasar langsung sejumlah kantor dinas, mulai dari Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), hingga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Mereka membawa berbagai poster dan spanduk bertuliskan kecaman, menyoroti sejumlah kepala dinas yang dinilai gagal, bahkan terindikasi melakukan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang.
“Ketika seorang gubernur hanya menjadi penonton di tengah kehancuran birokrasi, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” kata Koordinator Lapangan Dian Ardiansyah dalam orasinya.
Ia menilai berbagai persoalan yang terjadi saat ini menunjukkan kerusakan sistemik di tubuh birokrasi. Dugaan monopoli program pertanian, mark-up anggaran pengadaan makanan dan minuman di sektor kesehatan, dugaan jual beli ijazah dan pelecehan seksual di dunia pendidikan, hingga rawannya penyalahgunaan dana bantuan provinsi (Banprov) serta penerbitan izin tambang yang tidak selektif, menjadi sorotan tajam dari para demonstran.
“Ini bukan sekadar kegagalan teknis, ini adalah kegagalan moral yang dibiarkan berlarut-larut oleh gubernur,” tambahnya.
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang Moh Ilham menyebut, aksi demonstrasi ini adalah bentuk cinta terhadap bangsa dan negara. Melalui aksi tersebut, mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan secara langsung agar didengar oleh pemangku kebijakan.
“Hari ini, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten masih kami nilai gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, terutama dalam pengelolaan program dan realisasi anggaran negara,” katanya.
“Bahkan, kami menemukan adanya indikasi dugaan korupsi di tubuh birokrasi itu sendiri. Padahal mereka telah disumpah untuk bersungguh-sungguh melaksanakan amanah tersebut,” imbuhnya.
Ia pun mendesak agar kepala daerah tidak tinggal diam atas kondisi ini. “Kami minta Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bersikap tegas, bahkan segera mencopot Kepala OPD yang diduga bermasalah dan gagal,” pungkasnya. (YAKUSA.ID-MH)
