YAKUSA.ID – Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan keterbukaannya terhadap kritik pedas dari masyarakat dan media. “Kritik pedas, enggak apa-apa, kami evaluasi,” ujarnya usai menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (7/7/2025).
Pernyataan ini mendapat sorotan luas karena menunjukkan sikap yang kontras dengan pejabat publik pada umumnya.
Sejak dilantik Oktober 2024, Gibran beberapa kali menghadapi sorotan soal program ekonomi kerakyatan dan penataan kota.
Banyak pihak menilai sejumlah kebijakan masih memerlukan penajaman, terutama skema bantuan UMKM dan alokasi anggaran daerah. Dengan membuka ruang evaluasi, Gibran berupaya meredam polemik dan fokus memperbaiki kualitas pelaksanaan program.
Respons cepat ini juga berfungsi sebagai sinyal kepada birokrasi: kesalahan bukan akhir, tetapi peluang memperbaiki. Dengan demikian, pemerintah dapat merespon dengan agile pada dinamika lapangan, bukan terjebak pada prosedur panjang yang kerap memperlambat aksi.
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menyambut positif sikap tersebut. “Keterbukaan Wapres Gibran mencerminkan jiwa kenegarawanan yang kita butuhkan—pejabat yang bukan alergi kritik, tapi justru mengundang masukan untuk memperkuat kebijakan,” katanya.
Menurut Romadhon, evaluasi rutin atas program publik bisa menumbuhkan moral high ground pemerintahan.
Namun, tantangan terletak pada mekanisme penampungan kritik. Jika masukan hanya disampaikan lewat pernyataan retoris tanpa tindak lanjut terukur, maka kepercayaan publik bisa terkikis. Diperlukan saluran formal yang menghubungkan rakyat dengan tim evaluasi Wapres secara langsung.
Romadhon menambahkan bahwa Indonesia butuh forum terbuka townhall atau platform digital yang terintegrasi agar setiap kritik dapat dicatat, diseleksi, dan dieksekusi perbaikannya.
Menurutnya, Gagas Nusantara siap mendukung inisiatif semacam itu, termasuk membantu merancang sistem umpan balik yang transparan.
Sebagai langkah konkret, Gibran dapat mempublikasikan laporan triwulanan tentang tindak lanjut kritik, mencakup realokasi anggaran atau revisi kebijakan yang disesuaikan. Hal ini akan memperlihatkan hasil konkret, bukan sekadar janji, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Romadhon juga menekankan pentingnya melibatkan pakar independen dalam evaluasi. “Keterlibatan think-tank dan akademisi akan menambah dimensi analitis, sehingga koreksi kebijakan tidak hanya normatif, tapi juga berbasis data dan riset,” ujarnya.
Dengan sikap terbuka dan mekanisme evaluasi yang terstruktur, Wakil Presiden Gibran berpotensi menjadi contoh pemimpin yang responsif dan berpihak pada aspirasi rakyat.
“Mari jadikan kritik sebagai energi positif untuk reformasi berkelanjutan,” pungkas Romadhon, menegaskan harapan publik akan pemerintahan yang semakin akuntabel dan inklusif. (YAKUSA.ID-MH)
