YAKUSA.ID – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, memastikan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 tidak menambah alokasi hibah maupun pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Seluruh anggaran dialihkan untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Menurut Deni, kebijakan tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa perubahan APBD hanya menguntungkan kalangan elit politik.
“Tidak ada tambahan hibah maupun pokir. Fokusnya adalah mengarahkan anggaran agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kecil,” ujarnya di Surabaya, melansir Beritajatim.com, Rabu (10/09/2025).
Salah satu langkah konkret yang ditempuh DPRD Jatim adalah menghapus anggaran perjalanan dinas luar negeri (PDLN) sebesar hampir Rp19 miliar.
Dana itu kemudian digeser untuk program prioritas, seperti beasiswa, pelatihan desa, pasar murah, dan bantuan sosial berupa sembako.
Deni menegaskan, keputusan tersebut juga selaras dengan instruksi pemerintah pusat yang menerapkan moratorium perjalanan luar negeri bagi pejabat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar berdampak, bukan sekadar kegiatan seremonial,” katanya.
Dengan pergeseran anggaran ini, DPRD Jatim berharap P-APBD 2025 mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat serta memperkuat perlindungan bagi kelompok ekonomi lemah di berbagai daerah Jawa Timur.
“Kita ingin P-APBD benar-benar pro rakyat,” pungkas Deni. (YAKUSA.ID/HSB)
