YAKUSA.ID – Usai resmi dikukuhkan sebagai Ketua Koordinator Wilayah Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Madura Raya, Mohammad Wijdan langsung menempatkan isu tata kelola pemerintahan desa sebagai agenda utama masa kepemimpinannya.
Wijdan menegaskan bahwa PKDI Madura harus bergerak cepat menjawab problem struktural desa, khususnya di wilayah yang masih tertinggal dalam kepemimpinan definitif.
Pelantikan yang berlangsung di hadapan ratusan kepala desa dan dipimpin Ketua PKDI Jawa Timur, Syaifullah Mahdi. Hal itu menjadi momentum Wijdan untuk menyampaikan sejumlah catatan kritis. Ia menyebut banyak persoalan desa yang selama ini tidak terselesaikan karena minimnya perlindungan dan pendampingan, baik secara hukum maupun administratif.
“Banyak kades tersandung perkara administratif atau teknis, tapi tidak tahu harus berlari ke mana. PKDI harus hadir membela dan mendampingi,” tegasnya.
Wijdan menyebut, selama turun ke empat kabupaten di Madura, ia mendapati kebutuhan mendesak para kepala desa untuk mendapatkan kepastian hukum dan mekanisme pendampingan yang jelas. Menurutnya, organisasi kepala desa tidak boleh hanya menjadi wadah seremonial, tetapi harus bekerja sebagai garda advokasi.
Selain pendampingan hukum, Wijdan menyoroti ketergantungan desa terhadap Dana Desa yang dinilai membuat pembangunan tidak berkembang secara maksimal.
“Kepala desa membutuhkan sumber anggaran lain selain Dana Desa. Kalau hanya mengandalkan DD, banyak desa akan stagnan. Pemerintah perlu memikirkan skema baru,” ujarnya.
Namun sorotan terpenting Wijdan tertuju pada kondisi Kabupaten Sampang. Ia membeberkan fakta bahwa dari 180 desa, hanya 37 desa dipimpin kepala desa definitif, sementara 143 lainnya dijabat penjabat (PJ) kepala desa. Menurutnya, ini bukan hanya angka, tetapi tanda darurat tata kelola desa.
“Ini persoalan serius. Kami berharap Pilkades Sampang segera digelar pada 2026. Jangan sampai kepemimpinan desa terus dihantarkan oleh PJ, karena esensi desa ada pada kepala desa pilihan rakyat,” tegasnya.
Wijdan juga meminta PKDI Jawa Timur turun tangan menyuarakan percepatan penyelesaian masalah tersebut ke pemerintah provinsi.
Pelantikan ditutup dengan komitmen PKDI Madura untuk mengawal isu-isu strategis tersebut hingga ke level kebijakan provinsi dan nasional. Dengan agenda reformasi yang ia bawa, Wijdan menegaskan bahwa kepemimpinannya akan fokus pada pembenahan sistem, bukan sekadar penguatan organisasi.
