YAKUSA.ID – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep melalui Juru Bicara Hairul Anwar menyoroti berbagai persoalan infrastruktur di Kota Keris.
Beberapa persoalan itu, kata Hairul Anwar, dinilai masih memprihatinkan dalam laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026.
Hairul Anwar menyatakan bahwa reses yang dilaksanakan pada 9 hingga 16 Maret 2026 adalah kesempatan guna menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
“Reses merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya
“Berbagai aspirasi yang kami himpun akan diperjuangkan dalam forum legislatif agar menjadi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” kata Hairul saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep. Selasa, 31 Maret 2026.
Mayoritas aspirasi masyarakat, sebagaimana disampaikan, masih berfokus pada persoalan infrastruktur dasar.
Sorotan utama tertuju pada kondisi jalan kabupaten yang mengalami kerusakan cukup parah di berbagai titik.
Beberapa ruas yang menjadi perhatian antara lain jalur Batang-Batang Daya–Kolpo, Montorna–Prancak, serta Rajun–Lebbeng Timur.
Kerusakan jalan tersebut dinilai memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, kelancaran transportasi, hingga keselamatan masyarakat.
Bahkan, di Desa Pragaan Laok, warga terpaksa melakukan perbaikan secara swadaya akibat belum adanya penanganan yang memadai.
“Kami mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dan menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama demi terwujudnya Sumenep yang maju dan sejahtera,” pinta Hairul Anwar.
Selain itu, Hairul juga menyoroti buruknya sistem drainase yang memperparah kondisi infrastruktur.
Saat musim hujan, genangan air kerap terjadi, seperti di Jalan Trunojoyo, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan.
Drainase yang tidak berfungsi optimal bukan hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga mempercepat kerusakan jalan, sehingga memerlukan penanganan yang terintegrasi.
Permasalahan lain yang turut menjadi perhatian adalah banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi, terutama di wilayah Kecamatan Gapura, Batang-Batang, hingga Dungkek.
Ia menilai, kondisi ini dinilai meningkatkan risiko kecelakaan serta menurunkan rasa aman masyarakat, khususnya pada malam hari.
Tak hanya di wilayah daratan, perhatian juga diarahkan pada kondisi tangkis laut di kawasan pesisir yang mengalami kerusakan.
Situasi ini berpotensi memicu abrasi dan mengancam permukiman warga, seperti yang terjadi di Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang.
Mengingat luasnya wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep, keberadaan tangkis laut menjadi sangat vital dalam melindungi kawasan pesisir.
“Pemerintah harus segera melakukan perbaikan untuk melindungi masyarakat pesisir,” kuncinya.(Hn/Sin)
