YAKUSA.ID — Gelombang penolakan terhadap penunjukan Farid sebagai formatur DPD PAN Pamekasan semakin menguat. Mayoritas DPC dari seluruh kecamatan berkumpul bersama para ketua ranting di Jalan Dirgahayu Pamekasan, Jumat (12/12/2025).
Silaturrahmi itu sebagai bentuk konsolidasi awal sebelum menggelar audiensi resmi ke DPW PAN Jawa Timur dan DPP PAN di Jakarta. Audiensi itu nantinya akan membawa dua tuntutan. Pertama menolak penunjukan Farid sebagai formatur serta meminta DPP mencabut formatur tersebut.
Akar persoalan memuncak setelah DPP PAN menunjuk Farid yang bukan kader PAN, sebagai formatur. Padahal, dalam Musda PAN Pamekasan, 13 nama formatur telah disepakati dan diajukan secara resmi, tanpa mencantumkan nama Farid.
“Ini kemudian yang membuat para kader PAN tegas menolak,” ujar Ketua KPPD PAN Pamekasan, Hosnan Ahmadi.
Hosnan menegaskan bahwa sikap penolakan tersebut bukan bentuk pembangkangan terhadap pusat, melainkan upaya menjaga mekanisme organisasi yang telah diputuskan secara demokratis.
Menurutnya, jika DPP mengesahkan salah satu dari 13 nama yang telah dikirimkan, para kader tidak akan mempersoalkan.
“Kalau misalnya DPP memberikan rekom formatur pada 13 nama yang sudah kami ajukan, itu tidak masalah. Sebab 13 nama itu memang merupakan nama-nama yang telah disepakati,” terangnya.
Ia memastikan bahwa seluruh struktur PAN di tingkat ranting hingga DPC dari 13 kecamatan sepakat membawa persoalan ini ke tingkat wilayah dan pusat melalui audiensi resmi.
“Yang kami inginkan, DPP dan DPW tidak mengabaikan surat penolakan itu. Serta setiap suara dari akar rumput partai bisa didengar,” tegas Hosnan.
Ketua DPD PAN Pamekasan, Abdul Haq, turut membenarkan bahwa mayoritas kader mendesak agar aspirasi akar rumput segera disampaikan secara formal kepada DPW PAN Jawa Timur dan DPP PAN. Ia menegaskan bahwa DPD akan memfasilitasi penuh rencana audiensi besar tersebut.
“Kami siap mengawal, karena ini suara langsung dari struktur dan akar rumput,” ujarnya.
Gerakan audiensi ini menjadi lanjutan dari dinamika panas pasca-Musda PAN Pamekasan pada 29 November 2025 yang berakhir deadlock setelah munculnya nama Farid sebagai formatur tambahan. Dengan semakin solidnya barisan kader akar rumput, tekanan terhadap DPP untuk meninjau ulang keputusan kini semakin menguat.
Penolakan terhadap keputusan sepihak DPP PAN yang menunjuk Farid sebagai formatur tambahan terus meluas di tubuh PAN Pamekasan. Ketegangan internal yang bermula dari deadlock Musda PAN pada 29 November 2025 kini memasuki babak baru setelah mayoritas kecamatan menyuarakan protes terbuka.
Sebelumnya, Koordinator 13 DPC PAN Pamekasan, Moh. Fudali, telah menyatakan seluruh jajaran DPRT hingga DPC menolak keputusan tersebut karena dinilai mencederai mekanisme organisasi dan bertentangan dengan AD/ART partai. Dari 13 nama formatur yang dipilih peserta Musda, tidak satu pun mencantumkan nama Farid.
“Kami menolak keputusan sepihak terkait penunjukan formatur terpilih. Ini tidak sesuai mekanisme,” tegas Fudali, Selasa (2/12/2025).
Situasi memanas sejak munculnya kabar bahwa DPP memasukkan nama Farid sebagai formatur, padahal yang bersangkutan bukan kader PAN. Sekjen DPD PAN Pamekasan, Heru Budi Prayitno, menyebut langkah itu sangat mengejutkan dan berpotensi memicu konflik internal yang lebih besar.
“Ini rumah kita, tentu tidak bisa sembarangan,” ujarnya.
Farid sendiri mengklaim bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai Ketua Formatur DPD PAN Pamekasan oleh Ketum PAN, Zulkifli Hasan, dalam rangkaian Musda Serentak PAN. Namun klaim itu justru mendapat reaksi keras dari para pengurus daerah.
