JAKARTA, YAKUSA.ID – Polemik dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI) terus bergulir dan menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik.
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, kini berada dalam posisi penting untuk menentukan arah legalitas kepengurusan PMI.
Sebagai figur sentral yang berwenang mengesahkan organisasi di bawah payung hukum negara, keputusan Kemenkum diharapkan mampu mengakhiri dualisme yang berpotensi menghambat misi kemanusiaan PMI.
Dualisme PMI: Antara Regenerasi dan Pengabdian Lama
Kepemimpinan PMI kini berada di persimpangan antara Jusuf Kalla, mantan Ketua Umum yang telah lama memimpin organisasi ini, dan Agung Laksono, Ketua Umum terpilih periode 2024-2029.
Di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla, PMI dikenal memainkan peran vital dalam berbagai misi kemanusiaan. Namun, muncul tuntutan dari berbagai pihak agar PMI melakukan regenerasi demi menyegarkan visi dan strategi organisasi.
Agung Laksono membawa gagasan baru yang berorientasi pada modernisasi, efisiensi, dan penguatan kelembagaan PMI di tengah tantangan yang semakin kompleks. Namun, tanpa pengesahan dari Kemenkum, kepemimpinan Agung Laksono belum dapat berjalan penuh dan efektif.
Kemenkum Diharapkan Tegas
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), Romadhon Jasn, mendesak Kemenkum untuk segera menyelesaikan persoalan dualisme ini.
“PMI adalah organisasi kemanusiaan yang vital. Konflik kepemimpinan ini jangan sampai menghambat tugas-tugas utama mereka, seperti penanganan bencana dan donor darah,” kata Romadhon, Sabtu (14/12/2024).
Menurutnya, Kemenkum harus mengacu pada aturan hukum untuk memberikan legalitas kepada kepemimpinan yang sah.
Hal ini, menurut Romadhon, akan memastikan bahwa PMI tetap mampu menjalankan tugasnya tanpa terganggu oleh konflik internal.
“Pak Supratman memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keberlanjutan PMI sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Keputusan ini penting untuk memastikan misi kemanusiaan berjalan tanpa kendala,” tambahnya.
Dampak Dualisme terhadap PMI
Dualisme ini memiliki sejumlah dampak serius terhadap operasional PMI, seperti:
1. Penurunan Kinerja Kemanusiaan: Konflik kepemimpinan berpotensi menghambat penanganan bencana alam dan suplai darah di berbagai wilayah.
2. Menurunnya Kepercayaan Masyarakat: Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada PMI jika konflik ini terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
3. Hambatan Administratif: Kepengurusan yang belum sah secara hukum dapat mengganggu kolaborasi PMI dengan mitra internasional dan lokal.
Regenerasi sebagai Bagian Penting Organisasi
Regenerasi merupakan bagian alami dari setiap organisasi. Romadhon menegaskan bahwa kepemimpinan baru seperti Agung Laksono membawa semangat baru yang diperlukan untuk menjawab tantangan zaman.
“Sudah saatnya PMI memiliki kepemimpinan yang segar dan inovatif. Pak Jusuf Kalla telah memberikan kontribusi besar, tetapi setiap organisasi memerlukan regenerasi agar tetap relevan,” katanya.
Tugas Mendesak Kemenkum
Kemenkum harus segera menentukan legalitas kepemimpinan PMI yang baru. Keputusan ini penting untuk memastikan:
1. Kepastian Hukum: Kepengurusan yang sah akan memberikan kepastian hukum bagi operasional PMI.
2. Kelancaran Program: Legalitas akan mempermudah PMI menjalankan program-program kemanusiaannya tanpa gangguan.
3. Penguatan Kepercayaan Publik: Masyarakat akan kembali percaya pada PMI sebagai lembaga yang netral dan profesional.
Kesimpulan
Dualisme PMI menjadi ujian bagi Kemenkum dalam menunjukkan ketegasan dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Keputusan cepat dan tegas dari Menteri Supratman Andi Agtas sangat diperlukan untuk memastikan PMI tetap menjalankan misi kemanusiaannya dengan baik.
Regenerasi adalah bagian penting dari keberlanjutan organisasi, dan legalitas kepemimpinan Agung Laksono harus segera disahkan untuk memastikan PMI terus bergerak maju tanpa gangguan politik atau konflik internal.
“Ini adalah momen penting bagi PMI untuk melakukan transformasi. Keputusan Kemenkum akan menjadi kunci keberhasilan organisasi ini di masa depan,” pungkas Romadhon. (YAKUSA.ID-10)
