Penyebab Komisi II DPRD Pamekasan Tunda Raker Pembahasan Anggaran 2025 dengan Disperindag dan DKP

ADA TEMUAN: Komisi II DPRD Pamekasan menunda raker pembahasan anggaran 2025 dengan Disperindag dan DKP.

PAMEKASAN, YAKUSA.ID – Komisi II DPRD Pamekasan menunda rapat kerja (raker) dengan mitra kerja, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang dilangsungkan di Gedung DPRD setempat di Jalan Kabupaten No. 107 Kelurahan Bugih, Pamekasan, Jumat, 8 November 2024.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Salman Alfarisi mengatakan bahwa pihaknya sempat membahas beberapa hal bersama-sama dengan mitra komisi, yakni dengan Disperindag dan DKP.

Namun, karena ada beberapa hal yang mengharuskan diperdalam kembali karena belum tuntas, sehingga raker dengan dua dinas tersebut harus ditunda.

“Pertama bersama Disperindag, sementara kami pending karena dalam RAK mereka tidak ada rencana belanja yang bersumber dari DBHCHT. Selain juga karena masukan program lebih banyak koordinasi,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga masih ingin memastikan lahirnya Perda Nomor 1 Tahun 2024 dan selesainya pembangunan pasar Kolpajung, seberapa besar dampaknya terhadap PAD Pamekasan.

“Belum ketemu rumusan yang tepat, sehingga di-pending,” ujarnya.

Kemudian, kata Salman, Komisi II DPRD Pamekasan sempat membahas rencana kerja (renja) Dinas Kelautan dan Perikanan. Pembahasan tersebut juga di-pending, karena ada temuan kesalahan fatal dalam perencanaan untuk anggaran sebesar Rp1,5 miliar.

Menurutnya, dalam lampiran Raperda APBD dimaktubkan untuk pembangunan gedung, namun setelah di-breakdown tentang seberapa pentingnya bangunan tersebut, ternyata dinyatakan bukan bangunan gedung dan justru Rp1,5 miliar itu untuk kegiatan lain yang tidak disebutkan di RAK maupun RKA.

Secara khusus, Komisi II DPRD Pamekasan mendorong DKP agar memfasilitasi para nelayan dengan jirigen khusus untuk pembelian solar bersubsidi.

“Ini kami mintakan karena mengantisipasi penyalahgunaan dan tentunya juga memudahkan nelayan mengakses BBM bersubsidi. Beberapa issue lain, kami juga memperdalam tentang tambat labuh nelayan dan juga peningkatan kapasitas pembudidaya ikan,” terangnya.

“Finally, apa yang sedang dibahas oleh Komisi 2, akan dilaporkan nantinya pada Banggar,” pungkasnya. (YAKUSA.ID-02/MH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *