YAKUSA.ID – Sengketa administratif empat pulau terluar antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara resmi berakhir setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan keempat pulau itu sah berada di bawah wilayah Aceh. Proses panjang yang melibatkan studi data dan koordinasi lintas lembaga ini mencapai puncaknya dalam Sidang Kabinet Paripurna Selasa (17/6/2025) di Istana Negara.
Polemik ini berawal dari tumpang tindih peta batas dan data pengarsipan antara Kemendagri dan Badan Informasi Geospasial, yang memunculkan klaim bersaing atas Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang. Presiden lalu mengambil alih penyelesaian, memerintahkan verifikasi ulang oleh instansi teknis sebelum memutus status akhir.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memainkan peran kunci sebagai fasilitator dialog. Menjelang keputusan presiden, Dasco mendatangi ruang rapat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan memimpin pertemuan dengan Anggota DPR Komisi III, termasuk Habiburokhman dan Rano Al-Fath, untuk memastikan usulan batas wilayah Aceh didukung bukti akurat.
“Peran Pak Dasco sangat penting,” ujar Dek Gam, Legislator Aceh I, kepada awak media. “Beliau tidak hanya membawa data, tapi juga membangun kepercayaan antarinstansi sehingga presiden dapat memutuskan dengan keyakinan.” Sindiran halus Dasco di MKD—bahwa keempat pulau itu memang historis milik Aceh—membuka ruang bagi eksekutif untuk bertindak tegas.
Keputusan presiden ini sekaligus mengharmonisasikan perizinan perikanan dan administrasi kependudukan. Nelayan Aceh kini tak lagi khawatir soal zona tangkap, sementara warga pulau menanti penyesuaian KTP elektronik dan layanan publik setempat.
Direktur Gagas Nusantara Romadhon Jasn, melihat inisiatif Dasco sebagai contoh diplomasi parlemen yang elegan. “Pak Dasco memberi pelajaran: politik bukan soal kemenangan terbuka, melainkan keterampilan merajut konsensus demi kepentingan rakyat,” terangnya, Rabu, (18/6/2025).
Pasca putusan, pemerintah Aceh berencana membangun dermaga baru dan menara mercusuar untuk kelancaran navigasi. Sekretaris Daerah Aceh menyebut, “Investasi infrastruktur ini akan kami percepat demi menyejahterakan masyarakat pesisir.”
Romadhon menambahkan bahwa momentum ini harus diiringi forum multipihak. “Libatkan tokoh adat dan LSM lingkungan agar pembangunan di empat pulau ini berkelanjutan,” ujarnya, menegaskan pentingnya aspirasi lokal.
Dengan dibukanya era baru kepastian wilayah, peran Dasco Ahmad layak diacungi jempol: dari ruang MKD hingga Istana, ia menjembatani suara legislator dan menjamin bahwa keputusan presiden tidak hanya valid secara hukum, tapi juga diterima secara sosial. (YAKUSA.ID-MH)
