YAKUSA.ID – Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyampaikan hasil survei bertajuk Membaca Tren Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hanta Yuda memberikan pemaparannya dalam survei bertajuk Membaca Tren Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran yang disiarkan melalui akun YouTube Poltracking TV pada Senin 31 Agustus 2026
Hasil dari pemaparan tersebut, Poltracking Indonesia memberikan lima rekomendasi kepada pemerintah agar kebijakan yang dijalankan lebih sejalan dengan suara dan kebutuhan masyarakat.
Rekomendasi tersebut mencakup sektor ekonomi, program prioritas, perombakan kabinet, pembenahan institusi hukum, serta penguatanfungsi oposisi.
Hanta Yuda mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini masih memiliki peluang untuk meningkat apabila pemerintah mengambil kebijakan dan langkah strategis yang tepat.
“Rendahnya kepuasan publik saat ini bukan tak ada potensi untuk naik, asalkan mengambil kebijakan dan langkah strategis yang tepat,” tegas Hanta.
Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei tersebut dilaksanakan pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden.
Pada sektor ekonomi, Poltracking merekomendasikan pemerintah menghadirkan intervensi dan kebijakan yang terukur serta berpihak kepada masyarakat.
Salah satunya melalui percepatan paket stimulus lapangan kerja untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan secara tepat sasaran.
Untuk program prioritas, Poltracking mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dikonversi menjadi bantuan langsung tunai berdasarkan data terpadu.
Menurut Hanta, langkah tersebut dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mengurangi risiko kebocoran anggaran.
Rekomendasi berikutnya adalah melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Hanta menilai masuknya figur baru yang kompeten dapat memberikan penyegaran dalam pemerintahan sekaligus menjadi sinyal atas komitmen untuk memperbaiki tata kelola.
“Perlu adanya penyegaran nyata serta sinyal kuat atas komitmen pembenahan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Poltracking juga mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan penyegaran terhadap institusi hukum.
Hanta menilai pemerintah perlu menunjuk figur yang memiliki kompetensi, integritas tinggi, serta rekam jejak yang bersih untuk menduduki posisi strategis di bidang hukum.
Sementara itu, rekomendasi kelima berkaitan dengan saluran aspirasi politik.
Hanta menilai tersumbatnya kanal penyaluran aspirasi di lembaga legislatif dapat mendorong menguatnya gerakan politik di luar parlemen yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Karena itu, ia menyarankan Presiden Prabowo memberikan ruang kepada partai-partai yang tidak mendukung pemerintah untuk tetap berada di luar pemerintahan.
Keberadaan oposisi dinilai penting untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
“Perlu adanya check and balances di pemerintahan kita dengan mengoptimalisasi peran DPR melalui pihak oposisi,” tandas Hanta.
