BATAM, YAKUSA.ID – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berharap kerja sama dengan pemerintah provinsi ini terus dilakukan, guna penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi makin tepat sasaran.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan pada 2024, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi. Ini dengan pemerintah provinsi sebanyak lima kali.
“Terakhir, dengan pemerintah provinsi wilayah Sumatera di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (4/7/2024). Sebelumnya, berlangsung di Bandung untuk pemprov di Jawa, Balikpapan untuk Kalimantan, Makassar untuk Sulawesi, dan Labuan Bajo, NTT, untuk Bali dan Nusa Tenggara Timur,” kata Erika sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Yakusa.id, Jumat (5/7/2024).
Lebih jauh ia mengungkapkan pihaknya juga menjajaki rencana perjanjian kerja sama antara BPH Migas dan pemprov dalam pengendalian dan pembinaan. Sekaligus pengawasan penyaluran jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) agar makin tepat sasaran.
“Alhamdulillah, respons sangat baik dari pemerintah provinsi yang hadir di rakor ini. Untuk Pulau Sumatera sudah ada tiga provinsi yang menandatangani PKS, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung,” ujarnya.
“Kita harapkan dalam waktu dekat, provinsi lainnya menyusul. Ini untuk menandatangani PKS dengan BPH Migas,” ucapnya menambahkan.
Dia pun menlanjutkan setelah Batam, rakor selanjutnya di Sorong, Papua Barat. Di sisi lain, direncanakan penandatanganan PKS dengan Pemerintah Provinsi NTB, Papua Barat Daya dan Jambi. (YAKUSA.ID/03)
