Daerah  

Access Rilis Survei 100 Hari Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sampang, 6 Poin Jadi Masalah

Bupati Sampang Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Ahmad Mahfudz

YAKUSA.ID – Academic & Social Studies (Access) merilis hasil survei 100 hari kinerja Bupati se-Madura, termasuk kinerja Bupati Sampang Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Ahmad Mahfudz, Rabu (25/6/2025), lalu.

Direktur Eksekutif Access, Mashud memaparkan, fokus survei ditujukan khusus kepada generasi muda berusia 17-30 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui penyebaran kuesioner daring.

Populasi dalam survei adalah Warga Sampang yang memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala daerah, dengan rentang usia 17 hingga 30 tahun. Di Kabupaten Sampang, Acces melibatkan 101 responden.

Hasil survei Access, Kabupaten Sampang mencatatkan 6 isu yang memerlukan perhatian pemerintah seperti:

• Kondisi Politik: 31,7% responden menilai buruk
• Pelaksanaan Demokrasi: 33,7% kurang puas
• Kinerja Bupati dan Wakil Bupati: 32,7% kurang puas
• Infrastruktur Pertanian: 34,7% kurang mendukung
• Fasilitas Sekolah: 31,7% kurang memadai
• Akses Pendidikan: 38,6% kurang mendukung

Peta masalah di Kabupaten Sampang (Sumber: Lembaga Survei Access)

Access juga memetakan 13 poin dari hasil survei terhadap Kabupaten Sampang dalam 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030, meliputi.

1. Kondisi Ekonomi

Mayoritas responden menilai kondisi ekonomi di Kabupaten Sampang saat ini berada pada kategori “sedang” (29,7%). Sebagian lainnya menilai kondisi “buruk” (23,8%) dan “baik” (21,8%). Sementara itu, yang menilai “sangat buruk” sebesar 15,8% dan hanya 8,9% yang menilai“sangat baik”.

2. Keadaan Politik

Mayoritas responden menilai keadaan politik di Kabupaten Sampang saat ini cenderung negatif, dengan 31,7% menganggap “Buruk” dan19,8% menilai “Sangat Buruk”, sehingga total 51,5% responden berpandangan negatif.

Sementara itu, hanya 7,9% menilai “Sangat Baik”dan 17,8% “Baik”. Sebanyak 22,8% responden bersikap netral dengan memilih “Sedang.

3. Keamanan

Mayoritas responden menilai keadaan keamanan di Kabupaten Sampang tergolong positif. Sebanyak 28,7% responden menilai “Baik”,10,9% “Sangat Baik”, dan 26,7% “Sedang”. Sementara itu, yang 22,8% responden menilai “Buruk” dan “10,9% Sangat Buruk”

4. Penegakan Hukum

Mayoritas responden menilai penegakan hukum di Kabupaten Sampang berada pada kategori “Sedang” sebesar 41,6%. Sebanyak 19,8% menganggap “Baik” dan hanya 4% yang menilai “Sangat Baik”. Sementara itu, 24,8% responden berpendapat “Buruk” dan 9,9% “Sangat Buruk”.

5. Pelaksanaan Demokrasi

Mayoritas responden menilai kurang puas terhadap pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Sampang. Sebanyak 33,7% menjawab “Kurang Puas”, 18,8% Tidak Puas”, dan 10,9% “Sangat Tidak Puas”, sehingga total ketidakpuasan mencapai 63,4%.

Sementara itu, hanya 26,7% merasa”Puas” dan 9,9% “Sangat Puas”. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap praktik demokrasi masih tergolong rendah.

6. Kinerja Bupati dan Wakil Bupati

32, 7 persen responden kurang puas terhadap terhadap kinerja Bupati Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Ahmad Mahfudz. Ssementara 31,7% menyatakan “Puas”. Lalu sebanyak 17,8% merasa “Sangat Puas”, sedangkan 7,9%”Tidak Puas” dan 9,9% “Sangat Tidak Puas.

7. Kemampuan Memimpin

Mayoritas responden menunjukkan keyakinan terhadap kemampuan Bupati Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Ahmad Mahfudz dalam memimpin Kabupaten Sampang.

Sebanyak 41,6% menyatakan “Yakin”dan 28,7% “Sangat Yakin”, sehingga total 70,3% responden memiliki pandangan positif. Sementara itu, 20,8% merasa “Kurang Yakin”, 3,0%“Tidak Yakin”, dan 5,9% “Sangat Tidak Yakin”.

8. Infrastruktur Pertanian

Mayoritas responden merasa bahwa infrastruktur pertanian (seperti irigasi dan jalan tani) masih kurang mendukung aktivitas pertanian.

Sebanyak 34,7% menjawab “Kurang Mendukung”, 12,9% “TidakMendukung”, dan 17,8% “Sangat Tidak Mendukung”, sehingga total ketidakpuasan mencapai 65,4%. Sementara itu, menyatakan “Mendukung” dan 9,9% “Sangat Mendukung”.

9. Fasilitas Sekolah

Mayoritas responden menilai fasilitas sekolah di wilayah mereka masih belum memadai, dengan 31,7% menyatakan “kurang memadai” dan 35,6% menyatakan “tidak memadai” atau “sangat tidak memadai”. Sehingga hanya 27,7% yang menganggap fasilitas sudah “memadai”, dan sebesar 5% yang menilai “sangat memadai”.

10. Akses Pendidikan

Mayoritas responden menilai dukungan pemerintah daerah terhadap akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil masih kurang, dengan 38,6% menyatakan “kurang mendukung”, dan 9,9% menyatakan”tidak mendukung” dan 12,9% “sangat tidak mendukung”.

Sementara itu, hanya 33,7% responden menilai pemerintah sudah “mendukung” dan 5%“sangat mendukung”.

11. Fasilitas Kesehatan atau Layanan Puskesmas

Mayoritas responden menilai layanan Puskesmas atau fasilitas kesehatan di wilayah mereka dalam kategori positif, dengan 33,7%menyatakan “baik” dan 11,9% menyatakan “sangat baik”.

Sebanyak 26,7%menilai pelayanannya “sedang”, sementara sebanyak 15,8% menilai”buruk” dan 11,9% “sangat buruk”.

12. Tenaga Medis

Mayoritas responden menilai tenaga medis di wilayah mereka dalam kategori positif, dengan 37,6% menyatakan “memadai” dan 8,9%menyatakan “sangat memadai”.

Sebanyak 35,6% menilai “kurangmemadai”, sementara 8,9% menilai “tidak memadai” dan 8,9% “sangattidak memadai”.

13. Pengurusan Dokumen Administrasi

Mayoritas responden menilai pengurusan dokumen administrasi seperti KTP, KK, atau akta kelahiran tergolong mudah, dengan 43,6% menyatakan”mudah” dan 12,9% menyatakan “sangat mudah”. Namun, 14,9% menilai”kurang mudah”, 15,8% “tidak mudah”, dan 12,9% “sangat tidak mudah”.

Mashud menjelaskan, dari 13 poin tersebut, permasalahan yang dianggap penting di Kabupaten Sampang untuk segera diselesaikan oleh pemerintah ialah Pendidikan. Masalah kualitas pendidikan yang tertinggal, akses dan fasilitas, faktor ekonomi, dan nasib guru honorer dan guru ngaji, menandakan bahwa isu tersebut menjadi keluhan utama masyarakat.

Selain itu, isu seperti jalan desa, infrastruktur, ekonomi, dan kemiskinan, menggambarkan perhatian warga terhadap pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

Isu lain seperti “kesehatan”, “sampah”, “akses”, dan “bupati” turut muncul dalam ukuran yang cukup mencolok, menunjukkan harapan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan dasar dan kepemimpinan yang lebih responsif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *