YAKUSA.ID – Pemerintah akhirnya memperjelas status dan hak PPPK Paruh Waktu setelah terbitnya keputusan MenPAN-RB serta pedoman teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kendati telah memiliki payung hukum, besaran gaji dan fasilitas yang diterima PPPK Paruh Waktu masih bergantung pada kebijakan instansi dan kemampuan anggaran pemerintah daerah masing-masing.
Gaji PPPK Paruh Waktu Mulai Cair! Ini Skema Upah dan Jaminan Minimalnya
Setelah Surat Keputusan (SK) pengangkatan diterbitkan, PPPK Paruh Waktu berhak menerima gaji atau kompensasi kerja.
Besaran gaji sepenuhnya ditentukan oleh instansi pengangkat serta kemampuan anggaran daerah.
“Besaran gaji ditentukan sesuai kemampuan Pemda masing-masing,” ujar Kepala BKN, Prof. Zudan Fakrullah.
Regulasi juga mengatur adanya jaminan upah minimal, yang umumnya disesuaikan dengan UMP/UMK setempat atau honor sebelumnya saat masih berstatus non-ASN. Oleh sebab itu, nominal gaji bisa berbeda antar daerah dan jabatan.
Tak Hanya Gaji! Ini Deretan Tunjangan dan Perlindungan Sosial PPPK Paruh Waktu
Selain gaji pokok, PPPK Paruh Waktu berpeluang memperoleh sejumlah tunjangan, antara lain:
Tunjangan jabatan atau pekerjaan
Tunjangan transportasi atau fasilitas kerja
THR, jika dianggarkan oleh instansi
Namun, seluruh tunjangan tersebut bergantung pada kebijakan instansi atau pemerintah daerah.
Pegawai disarankan mengecek perjanjian kerja dan berkonsultasi langsung dengan BKPSDM atau bagian kepegawaian.
Dari sisi perlindungan sosial, PPPK Paruh Waktu umumnya didaftarkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup jaminan kesehatan dan perlindungan kecelakaan kerja bagi pegawai.
Status ASN Paruh Waktu: Ini Hak, Kewajiban, dan Peluang Jadi PPPK Penuh Waktu
Secara hukum, PPPK Paruh Waktu berstatus ASN dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Hak dan kewajiban ASN tetap melekat, termasuk kewajiban bekerja sesuai kontrak serta menjalani evaluasi kinerja.
Namun, beberapa hak penuh seperti tunjangan keluarga, pangan, atau pensiun dapat berbeda dibanding PPPK penuh waktu, tergantung ketentuan yang berlaku.
Gaji PPPK Paruh Waktu umumnya mulai dibayarkan setelah seluruh administrasi rampung, meliputi SK pengangkatan, surat perintah tugas, serta SPMT atau dokumen sejenis. Jika proses berjalan cepat, gaji dapat cair di bulan yang sama setelah SK terbit.
Adapun peluang menjadi PPPK Penuh Waktu tetap terbuka, namun bukan jaminan otomatis.
Pegawai harus memenuhi evaluasi kinerja, ketersediaan formasi, serta prosedur administrasi yang ditetapkan. Status paruh waktu menjadi jembatan, bukan kepastian langsung.
