Opini – Narasi yang berkembang pasca aksi tuntutan percepatan Pilkades Sampang, kembali melahirkan pola framing lama. Rakyat digambarkan sebagai perusuh, biang kekacauan, hingga perusak fasilitas umum.
Di media sosial, potongan video perusakan Alun-alun Trunojoyo Sampang diviralkan, memperkuat kesan bahwa akar masalahnya adalah massa. Padahal, logika sederhana justru bertanya balik. Jika suara rakyat tidak diacuhkan bertahun-tahun, lalu apa sebenarnya yang diharapkan negara? Diam? Menunduk? Pasrah?
Penundaan Pilkades di Sampang bukan terjadi sekali. Bukan dua kali. Ini sudah masuk “tradisi politik penundaan” yang berdampak konkret terhadap distribusi pelayanan desa, bekunya kebijakan lokal, hingga terganjalnya demokrasi paling dasar. Hak warga desa menentukan pemimpinnya sendiri seperti digembosi.
Regulasi ada. Surat dari Kemendagri turun. Tetapi kebijakan eksekutif daerah seolah sengaja bermain di ruang abu-abu. Persoalannya bukan teknis. Ini politik.
Namun tragisnya, narasi yang hadir – yang digoreng oleh sebagian buzzer – selalu menggeser perhatian publik. Rakyat salah karena “merusak fasilitas umum”. Seakan-akan, kasus Sampang hanya soal tindakan anarkis massa. Framing timpang berseliweran di akun media sosial. Sejumlah media arus utama juga terkesan tak berupaya serius menelusuri mengapa warga Sampang merasa terkhianati berulang kali.
Padahal Tan Malaka sejak 1926 sudah memberi peringatan tajam:
“Ketidakadilan yang dibiarkan adalah bibit pasti lahirnya perlawanan.”
Kalimat itu bukan ajakan chaos. Ini peringatan moral untuk pemerintah, bahwa jika kebijakan negara menutup kanal-kanal demokrasi, aksi massa bukan anomali. Ia adalah konsekuensi logis.
Tentu kita sepakat, anarkis dalam demo tak bisa dibenarkan. Tapi yang luput disorot adalah ironi publik yang merasa “dijahili” oleh pemerintah. Betapa bisa, pemilihan kepala desa justru diperlakukan seperti barang eksperimen politik. Diulur, dengan balutan alasan administratif yang tak pernah transparan betul. Masyarakat desa bukan tidak sabar. Mereka risih dan merasa ditertawakan.
Framing soal “rusuh” mengandung bahaya jangka panjang. Ia memandulkan empati publik. Membuat seolah-olah masyarakat desa tidak rasional, padahal merekalah pihak yang paling memahami dampak dari desa tanpa pemimpin definitif. Perputaran ekonomi lokal terbengkalai. Kepentingan program tersendat.
“Yang menghancurkan demokrasi bukanlah massa yang berdiri di jalan, tetapi kekuasaan yang menutup jalan aspirasi,” demikian penggalan pemikiran Soe Hok Gie, yang relevansinya tak pernah usang. Arus framing hari ini membalikkan logika. Pemerintah yang menutup ruang demokrasi menjadi pihak yang merasa berhak berteriak “jangan rusuh”.
Kita tentu tidak membenarkan kekerasan atau perusakan dalam bentuk apapun. Namun mengabaikan akar strukturalnya adalah bentuk kedunguan politik. Mari bertanya jujur, jika Pilkades tidak ditunda, jika keputusan tidak dimainkan layaknya kartu tawar-menawar kekuasaan, apakah rakyat akan turun ke jalan?. Atau ada baiknya kita bertanya mengapa mereka sampai merusak fasilitas? Bukankah setiap tindakan anarkis ada sebab?
Rakyat Sampang hari ini sedang mengirim pesan keras. Demokrasi desa bukan hak yang boleh ditawar, bukan komoditas, dan bukan sekadar jadwal administratif. Ini adalah soal martabat. Soal keyakinan mereka bahwa negara masih serius menjaga persetujuan sosial antara pemerintah dan rakyatnya.
Yang diperlukan bukan hanya framing represif, tetapi kesediaan pemerintah untuk menjawab substantif. Kapan Pilkades diselenggarakan, dan mengapa publik harus percaya ini bukan ditunda lagi?
Jika pemerintah menjawabnya dengan kalimat kosong seperti biasa, maka jangan salahkan bila sejarah terus berulang.
Demokrasi lahir bukan dari ruang steril. Ia lahir dari tuntutan-tuntutan keras terhadap kekuasaan yang lamban merespons rakyat. Bila negara terus bermain di zona nyaman framing, rakyat akan mencari panggung sendiri. Jika demikian, saat itulah negara kehilangan kendali moral.
Sampang bukan sedang rusuh. Ia sedang mengetuk pintu demokrasi yang terkunci terlalu lama.
