Di tengah ambisi besar Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia melompat menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah jantungnya. Namun, memasuki tahun kedua Kabinet Merah Putih, sebuah pertanyaan fundamental muncul: apakah nakhoda yang ada saat ini masih relevan dengan tuntutan zaman, atau justru telah menjadi sandera bagi kepentingan politik dan kontroversi pribadi?
Secara faktual, Bahlil Lahadalia adalah mesin penggerak yang lincah. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian ESDM mematok target ambisius seperti implementasi B50 pada semester II 2026 dan pengamanan stok energi nasional di tengah gejolak global. Bagi Presiden, kemampuan eksekusi ini adalah nilai tambah. Namun, dalam tata kelola pemerintahan, taktis saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan stabilitas fokus dan integritas yang tak terbantahkan.
Beban Ganda dan Distraksi Politik
Masalah pertama adalah profesionalisme. Sebagai Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, beban ganda yang dipikul Bahlil kini mulai menunjukkan retakan. Sulit membayangkan satu individu mampu membelah fokusnya antara mengurus transisi energi nasional yang kompleks dengan mengelola faksi-faksi internal partai besar.
Hasil evaluasi dari berbagai lembaga riset sepanjang 2025, termasuk rapor merah dari CELIOS, bukan sekadar angka. Ini adalah cermin kejenuhan publik terhadap gaya kepemimpinan yang lebih banyak memproduksi riuh politik daripada hasil nyata. Ketika kepuasan publik berada di titik nadir, legitimasi setiap regulasi—mulai dari hilirisasi hingga divestasi—akan terus digoyang oleh ketidakpercayaan.
Krisis Kewibawaan Moral
Ganjalan terbesar kedua bukanlah soal teknis, melainkan integritas. Polemik penangguhan gelar doktornya oleh Universitas Indonesia (UI) yang berlanjut hingga 2025 menjadi noda yang sulit dihapus. Di era di mana Presiden menjanjikan meritokrasi, keberadaan menteri dengan beban kontroversi akademik menciptakan preseden buruk bagi standar moral kabinet.
Prabowo sering menekankan pentingnya “zaken kabinet,” sebuah kabinet ahli yang bekerja tanpa beban. Namun, menteri dengan resistensi publik tinggi justru kontradiktif dengan cita-cita tersebut. Sektor energi memerlukan figur yang bebas dari kebisingan untuk meyakinkan investor global bahwa kepastian hukum di Indonesia tidak bergantung pada lobi di balik pintu partai.
Mitos Stabilitas Koalisi
Dilema stabilitas sering dijadikan alasan untuk mempertahankan status quo. Ada kekhawatiran bahwa mengganti Bahlil akan mengguncang soliditas Golkar. Namun, argumen ini meremehkan kedewasaan Golkar yang memiliki stok teknokrat melimpah. Mengganti satu nama dengan kader lain dari rahim yang sama justru akan menyegarkan hubungan eksekutif dan partai, sekaligus menghilangkan persepsi “personifikasi kekuasaan.”
Pergantian (reshuffle) di sektor ESDM bukanlah hukuman politik, melainkan kebutuhan strategis. Jika target swasembada energi ingin dicapai sebelum 2029, maka hambatan birokrasi yang terdistraksi urusan partai harus dipangkas. Presiden Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang tegas; mempertahankan menteri dengan rapor merah hanya akan memperpanjang masa kelesuan administratif.
Kesimpulan
Posisi Bahlil saat ini lebih cenderung menjadi beban reputasi daripada aset jangka panjang bagi pemerintah. Jika Presiden ingin memiliki kendali penuh atas arah kebijakan energinya, ia membutuhkan menteri yang loyalitasnya bersifat tunggal: kepada Presiden dan rakyat, bukan kepada kepentingan ketua umum partai atau kekuatan di luar kabinet.
Sudah saatnya Presiden menggunakan hak prerogatifnya. Mengganti Bahlil dengan wajah baru yang kompeten dan bersih secara etis adalah pesan kuat kepada pasar bahwa dalam pemerintahan ini, kinerja dan integritas adalah harga mati. Jangan sampai narasi Indonesia Emas 2045 layu sebelum berkembang hanya karena lemahnya eksekusi dan krisis kepercayaan di tingkat kementerian.
