Oleh: Sayudi, Kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Pertanian (Komperta), Pengurus HMI Bidang PTKP Universitas Trunojoyo Madura
Menyambut Dies Natalis ke-79, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berada pada satu fase refleksi historis yang menuntut kejernihan sikap dan keteguhan nilai.
Peringatan Dies Natalis ini tidak semestinya dimaknai sekadar sebagai penanda usia organisasi, melainkan sebagai momentum rekonstruksi historis untuk menilai kembali konsistensi arah perjuangan kader di tengah pergulatan nilai dan tantangan zaman yang terus berubah.
HMI berdiri pada 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah, bertepatan dengan 5 Februari 1947 Masehi, di Yogyakarta, dalam lingkungan akademik Sekolah Tinggi Islam (STI) yang kemudian berkembang menjadi Universitas Islam Indonesia.
Kelahiran HMI pada masa awal kemerdekaan merupakan respons intelektual dan moral atas situasi bangsa, sekaligus penegasan bahwa gerakan mahasiswa harus berpijak pada tradisi keilmuan, keislaman, dan tanggung jawab kebangsaan, bukan menjadi instrumen kepentingan kekuasaan.
Fondasi perjuangan tersebut ditanamkan secara kuat oleh Lafran Pane, yang meletakkan keberanian moral, independensi berpikir, serta keberpihakan pada kebenaran sebagai roh gerakan.
Generasi awal HMI menempatkan integritas sebagai ukuran utama keberhasilan kader, dengan menjadikan ilmu pengetahuan dan etika publik sebagai instrumen perjuangan, meskipun harus berhadapan dengan berbagai risiko sosial dan politik.
Dalam lintasan sejarahnya, HMI melahirkan kader-kader intelektual yang berkontribusi penting dalam diskursus publik nasional.
Salah satu figur sentral adalah Nurcholish Madjid, yang dikenal luas melalui gagasan kebebasan berpikir, rasionalitas keagamaan, serta kritik terhadap absolutisme kekuasaan.
Tradisi intelektual ini menegaskan posisi HMI sebagai organisasi kader yang berdiri independen dan berorientasi pada nilai, bukan pada kepentingan pragmatis jangka pendek.
Memasuki era kontemporer, dinamika perjuangan kader HMI menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Globalisasi informasi, perubahan lanskap sosial-politik, serta menguatnya pragmatisme memunculkan kontradiksi serta kontrovesial dalam praksis gerakan.
Kedekatan sebagian kader dengan pusat kekuasaan, kompromi kepentingan, serta melemahnya tradisi diskursus ilmiah kerap menjadi sorotan, baik dari internal organisasi maupun ruang publik.
Kondisi ini menimbulkan kegelisahan karena berpotensi mengaburkan independensi yang sejak awal menjadi identitas HMI.
Momentum Dies Natalis ke-79 HMI semestinya menjadi ruang rekonstruksi historis yang jujur dan tegas terhadap arah perjuangan kader.
Ketika sebagian kader justru kehilangan jarak kritis dan larut dalam logika kekuasaan pragmatis, maka hal tersebut merupakan penyimpangan serius dari nilai independensi yang sejak awal menjadi identitas Himpunan Mahasiswa Islam.
Praktik semacam ini patut dikecam karena tidak hanya mereduksi makna Dies Natalis menjadi seremonial simbolik, tetapi juga menggerus peran HMI sebagai kekuatan intelektual dan penjaga nilai dalam kehidupan kebangsaan.
Dalam pidato kebangsaannya pada peringatan Dies Natalis HMI ke-78 tahun lalu, Ketua Umum PB HMI Bagas Kutniawan menyampaikan bahwa “HMI yang berusia 78 tahun turut serta mendorong terwujudnya Indonesia sebagai negara maju yang kita cita-citakan di masa yang akan datang.” Pernyataan tersebut mencerminkan harapan besar agar HMI tetap memainkan peran strategis dalam proses pembangunan bangsa melalui kontribusi intelektual dan sosial yang berkelanjutan.
Namun, cita-cita Indonesia maju mensyaratkan prasyarat etik dan intelektual yang tidak ringan. Kemajuan bangsa tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang kritis, independen, dan berintegritas.
Dalam konteks ini, HMI dituntut tidak hanya adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga konsisten menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan agar kontribusi kader tetap berpijak pada kepentingan publik, bukan kepentingan pragmatis jangka pendek.
Fenomena kedekatan sebagian kader dengan pusat kekuasaan perlu disikapi secara kritis sebagai bagian dari tanggung jawab historis organisasi.
Ketika independensi kader dikompromikan demi akses dan posisi, yang terancam bukan hanya integritas personal, tetapi juga kredibilitas kolektif HMI sebagai organisasi kader. Ketika kebenaran dinegosiasikan demi kenyamanan politik, nilai insan cita berisiko berhenti sebagai jargon normatif tanpa aktualisasi praksis.
Di sisi lain, berbagai cabang dan lingkungan kampus masih menunjukkan upaya kader-kader muda HMI dalam menjaga marwah intelektual organisasi melalui riset akademik, advokasi kebijakan publik berbasis data, serta gerakan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Realitas ini menegaskan bahwa dialektika antara idealisme dan realitas tetap berlangsung, meskipun dihadapkan pada tekanan zaman yang tidak ringan.
Pada akhirnya, Dies Natalis ke-79 HMI harus dibaca sebagai ujian etis dan intelektual bagi keberlanjutan gerakan kader. Sejarah telah menunjukkan bahwa independensi merupakan prasyarat moral bagi organisasi yang menempatkan diri sebagai kekuatan intelektual dan penjaga nilai. Ketika jarak kritis kader terhadap kekuasaan melemah, yang dipertaruhkan bukan hanya integritas personal, tetapi juga kredibilitas kolektif organisasi.
Oleh karena itu, rekonstruksi historis ini dituntut berujung pada keberanian menolak segala bentuk kooptasi, menegaskan kembali keberpihakan pada kebenaran, serta mengembalikan praksis gerakan pada fondasi keilmuan yang jujur dan bertanggung jawab.
Tanpa itu, HMI berisiko terjebak dalam ironi sejarah: besar dalam usia, tetapi rapuh dalam nilai, kaya dengan simbol, namun miskin keberanian moral.
