YAKUSA.ID — Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas PGRI Sumenep periode 2026–2027 resmi dilantik di Graha Kemahasiswaan Universitas PGRI Sumenep, Jumat 21 Agustus 2026.
Pelantikan yang dilakukan oleh Rektor Universitas PGRI Sumenep tersebut menjadi penanda dimulainya periode baru kelembagaan mahasiswa.
Kegiatan itu turut dihadiri unsur sivitas akademika dan tamu undangan, termasuk anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Hairul Anwar, M.T., yang memberikan motivasi kepada jajaran DPM.
Ketua DPM UPI Sumenep periode 2026–2027, Khairul Faizin atau Faiz, menegaskan pelantikan bukan sekadar agenda seremonial.
Menurutnya, momentum tersebut menjadi awal untuk membangun demokrasi mahasiswa yang terbuka, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan akademik serta kemahasiswaan.
“Ini adalah lembaga baru di UPI Sumenep dan merupakan sejarah baru. Kita sedang merintis secara historis, merintis sebuah sejarah untuk perubahan,” ungkap Faiz.
Ia menyebut tantangan utama DPM pada periode pertama adalah membangun legitimasi, tata kelola yang kredibel, serta kepercayaan mahasiswa.
“Ketika sebuah lembaga baru lahir, yang pertama kali harus dibangun bukanlah kebesarannya. Yang pertama kali harus dibangun adalah kepercayaannya,” lanjutnya.
“Dan kepercayaan itu tidak akan lahir dari jabatan. Kepercayaan hanya akan lahir dari konsistensi, integritas, dan keberanian untuk menjalankan amanah,” tegasnya.
DPM UPI Sumenep, lanjut Faiz, akan dikembangkan sebagai ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Hal itu sejalan dengan visi lembaganya, yakni mewujudkan DPM UPI Sumenep sebagai lembaga legislatif mahasiswa yang progresif, berintegritas, dan menjadi rumah aspirasi seluruh mahasiswa.
Aspirasi yang masuk nantinya akan dihimpun, dikaji, didialogkan, dan ditindaklanjuti melalui mekanisme advokasi.
“Kami ingin membangun DPM Universitas PGRI Sumenep sebagai lembaga yang terbuka terhadap aspirasi, mampu menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh unsur sivitas akademika, serta dapat menjadi mitra strategis bagi pihak universitas dan seluruh organisasi mahasiswa,” ujarnya.
Dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi, DPM akan mengedepankan komunikasi, musyawarah, kolaborasi, keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi digital, serta publikasi hasil kerja.
Penguatan kapasitas anggota juga akan dilakukan melalui diskusi kebijakan, pelatihan legislasi mahasiswa, kajian isu pendidikan, dan forum pertukaran gagasan.
Faiz menilai perbedaan pendapat harus dikelola sebagai bagian dari demokrasi sekaligus sarana memperkaya perspektif.
“Mulai hari ini, tidak ada lagi istilah kelompok kami dan kelompok mereka. Yang ada adalah satu kepentingan: kemajuan Universitas PGRI Sumenep,” katanya.
Ia menegaskan legitimasi DPM tidak ditentukan oleh prosesi pelantikan, tetapi oleh kerja nyata setelah lembaga tersebut menjalankan tugasnya.
“Tidak ada gunanya terlalu lama merayakan kemenangan, karena kampus ini tidak membutuhkan tepuk tangan. Kampus ini membutuhkan kerja nyata,” ujarnya.
Periode 2026–2027 diharapkan menjadi fondasi bagi karakter, kredibilitas, dan keberlanjutan DPM UPI Sumenep pada masa mendatang.
DPM UPI Sumenep membawa tagline “Aspirasi Terwakili, Integritas Terjaga, Perubahan Tercipta.”
