YAKUSA.ID – Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat penurunan tajam persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Dalam kurun waktu delapan bulan, proporsi responden yang menyatakan kondisi ekonomi “baik/sangat baik” merosot dari 40 persen (November 2025) menjadi 15,7 persen (Juli 2026).
Sebaliknya, responden yang menyatakan “buruk/sangat buruk” melonjak dari 22,7 persen menjadi 49,4 persen pada periode yang sama. Adapun responden yang menyatakan “sedang” relatif stabil, dari 35,3 persen menjadi 33,9 persen.
Menanggapi data tersebut, aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, menilai publik perlu membaca angka dengan hati-hati dan tidak melepasnya dari konteks global maupun afiliasi lembaga survei.
“Penurunan persepsi ekonomi bukan fenomena Indonesia semata. Dunia sedang bergulat dengan ketidakpastian luar biasa. Perang berkepanjangan, kenaikan suku bunga acuan, dan tekanan inflasi pangan melanda hampir semua negara G20. Indonesia justru termasuk yang paling resilien dibandingkan negara berkembang lainnya,” ujar Romadhon kepada Media, Senin (27/7/2026).
Romadhon juga menyoroti pentingnya publik mengetahui profil lembaga di balik survei. Menurutnya, SMRC bukanlah lembaga survei yang independen. Lembaga tersebut secara terbuka mengakui bahwa bisnis utamanya adalah membantu pemenangan kontestasi politik, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.
“Publik berhak tahu. SMRC adalah konsultan politik, bukan peneliti ilmiah. Pendirinya, Prof. Saiful Mujani, bahkan pernah secara terang-terangan menyerukan pemakzulan presiden. Ini fakta publik yang tidak bisa diabaikan,” tegas Romadhon.
Seruan Saiful Mujani untuk mengonsolidasikan diri menjatuhkan presiden menjadi viral dan menuai kecaman luas karena dinilai sebagai provokasi yang melampaui batas kritik akademik. Narasi ini disebut berbahaya karena bisa menjadi “self-fulfilling prophecy” atau ramalan yang mendorong terjadinya kekacauan.
Lebih lanjut, kredibilitas SMRC juga dipertanyakan ketika terungkap bahwa Saiful Mujani, sebagai anggota Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), terlibat dalam upaya “mengadili” lembaga survei saingannya, Poltracking. Hal ini menunjukkan potensi konflik kepentingan yang serius.
Romadhon mengingatkan bahwa program-program strategis pemerintah seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan hilirisasi industri masih dalam tahap awal implementasi. Karena itu, hasilnya belum bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Program-program ini membangun fondasi ekonomi baru. Butuh waktu dua hingga tiga tahun untuk melihat dampak nyata. Survei hari ini adalah potret masa transisi, bukan vonis masa depan. Jangan bandingkan dengan masa lalu yang berada dalam situasi global yang sangat berbeda,” imbuhnya.
Romadhon juga menanggapi sindiran bahwa hanya 1,4 persen masyarakat yang merasakan ekonomi “sangat baik” adalah pengelola SPPG dan KDMP. Menurutnya, narasi itu menyesatkan.
“Kelompok 1,4 persen itu juga mencakup pelaku usaha digital yang tetap tumbuh di tengah krisis, eksportir yang diuntungkan oleh harga komoditas tertentu, serta tenaga profesional di sektor energi baru dan teknologi. Jangan redupkan semangat mereka yang masih berjuang dengan narasi pesimistis yang digerakkan oleh kepentingan politik,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan terus memantau dinamika persepsi publik. Data survei dijadikan sebagai alarm untuk mempercepat program perlindungan sosial dan penguatan daya beli masyarakat.
“Kelompok yang merasa tertekan, yakni 49,4 persen, adalah prioritas kami. Bantuan sosial, program padat karya, dan stabilisasi pangan terus diperkuat dan diperluas jangkauannya,”
Romadhon mengajak masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan dari satu survei. Ia menekankan bahwa angka adalah alat, bukan kebenaran mutlak. Kebenaran yang utuh hanya bisa ditemukan jika publik juga melihat niat dan tujuan di balik angka itu.
“Pemerintah tidak alergi pada kritik. Kritik yang membangun adalah vitamin bagi demokrasi. Namun kritik harus dibedakan dari narasi yang sengaja dibangun untuk menjatuhkan. Pemerintah memilih untuk bekerja, bukan berdebat. Jangan biarkan statistik mengalahkan semangat. Pemerintah dan rakyat adalah satu tim. Kerja nyata akan berbicara lebih keras daripada angka yang dibingkai kepentingan politik,” pungkas Romadhon.
