YAKUSA.ID – Rocky Gerung kembali menjadi sorotan. Dalam siniar di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, ia melontarkan proposal agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden. Bagi Rocky, mundur adalah langkah elegan untuk mencegah amuk massa dan menyelamatkan Presiden Prabowo dari imbas politik. Pernyataan ini viral, memicu diskusi panjang di media sosial, dan menjadi bahan perdebatan di berbagai lingkaran. Namun, di balik gaya filosofisnya, ada beberapa inkonsistensi logika yang menarik untuk dibedah.
Rocky adalah tokoh yang sangat cerdas. Ia suka bermain logika, membangun argumen dari premis ke kesimpulan, dan menunjukkan kejanggalan sistem. Ia juga dikenal sebagai “anti-power” yang selalu memposisikan diri di luar kekuasaan. Namun, statusnya sebagai anggota Wantimpres, lembaga yang berada di lingkar kekuasaan membuat posisi “anti-power” itu perlu diuji. Karena itu, cara terbaik membaca Rocky adalah dengan logikanya sendiri, bukan dengan emosi, bukan dengan serangan personal. Pertanyaannya sederhana: apakah argumennya konsisten?
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menilai pernyataan Rocky perlu dibaca secara kritis, bukan ditelan mentah-mentah. “Jika logika ‘mundur untuk mencegah amuk massa’ diterapkan, maka semua pejabat yang dikritik harus mundur. Termasuk mereka yang dikritik karena kebijakan yang tidak populer. Ini bukan logika yang sehat, melainkan logika yang melegitimasi amuk massa sebagai alat politik,” ujarnya, kepada wartawan, Senin (12/10/202) di Jakarta.
Pertanyaan pertama: Jika Prabowo harus dipisahkan dari isu ijazah Gibran, siapa yang memilih Gibran? Bukankah Prabowo sendiri? Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra, secara terbuka mengungkapkan bahwa Prabowo beberapa kali berkomunikasi dengan Jokowi untuk menyatakan rencana menggandeng Gibran. Dalam setiap pertemuan itu, Jokowi justru meminta Prabowo mempertimbangkan secara matang. Artinya, Prabowo adalah pihak yang memilih. Memisahkannya dari Gibran seperti memisahkan penjual dari barang yang dijualnya. Ini bukan serangan, ini logika.
Romadhon menambahkan bahwa dalam demokrasi, kritik adalah hak yang sah. Namun, kritik yang disampaikan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap stabilitas nasional berpotensi menjadi bumerang. “Kita sedang menghadapi ketidakpastian global, tekanan ekonomi, dan tantangan geopolitik. Di tengah situasi seperti ini, stabilitas politik adalah aset yang harus dijaga bersama. Usulan mundur yang terus digulirkan di ruang publik, tanpa dasar hukum yang jelas, hanya akan menambah beban yang tidak perlu,” ujarnya.
Rocky juga menyatakan dirinya “anti-power” dan “anti-surplus kekuasaan.” Ia menegaskan bahwa usulannya adalah logika pribadi, bukan pernyataan resmi Wantimpres. Namun, pertanyaan logisnya: jika benar anti-power, mengapa menerima jabatan Wantimpres? Bukankah Wantimpres adalah bagian dari kekuasaan? Dan jika benar usulannya adalah logika pribadi, mengapa ia juga menyampaikannya di panggung publik seperti ILC? Bukankah panggung publik adalah ruang kekuasaan? Romadhon menilai ini bukan serangan, melainkan refleksi. “Rocky yang suka bertanya, pasti senang dipertanyakan. Ini bukan kritik, ini logika,” tegasnya.
Pertanyaan ketiga: Jika benar ingin mencegah kemarahan publik, mengapa terus berbicara di ruang publik? Bukankah setiap pernyataannya justru memperbesar kemarahan? Rocky adalah tokoh yang paham betul efek media. Setiap kalimatnya dikutip, dibagikan, dan menjadi viral. Jika tujuannya mencegah amuk massa, bukankah diam adalah pilihan yang lebih elegan? Ini bukan tuduhan, ini pertanyaan logika. Di ILC, ia bicara. Di podcast, ia bicara. Di media sosial, ia bicara. Semua tahu efeknya.
Yang menarik, Rocky juga menyebut bahwa putusan MK “telah membuktikan” Gibran tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya. Namun, MK tidak pernah menyatakan demikian. MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena alasan formil. MK tidak membatalkan status Gibran. Ini bukan soal siapa yang benar, tetapi soal membaca putusan secara utuh. Romadhon mengingatkan, “Mengubah ‘tidak ditemukan’ menjadi ‘tidak memenuhi’ adalah tafsir politik, bukan putusan hukum. Publik berhak tahu perbedaannya,” ujarnya.
Pada akhirnya, apa yang dilakukan Rocky adalah bagian dari tradisi kritik yang sah dalam demokrasi. Ia tidak salah karena berbicara. Namun, setiap pernyataan publik harus bisa diuji dengan logika. Jika logika “mundur lebih terhormat” diterapkan secara konsisten, maka semua pejabat yang dikritik harus mundur. Jika logika “Prabowo harus dipisahkan” diterapkan, maka kita harus bertanya siapa yang memilih. Jika logika “anti-power” diterapkan, maka kita harus bertanya mengapa menerima jabatan Wantimpres.
Romadhon menutup dengan pesan bijak. “Mari kita baca setiap pernyataan dengan jernih, bukan dengan emosi. Stabilitas nasional adalah tanggung jawab kita bersama. Kritik boleh, tapi jangan sampai menjadi senjata yang memanaskan situasi. Publik Indonesia cerdas, mereka mampu membedakan logika dan retorika,” pungkasnya.
