YAKUSA.ID – Wacana revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN membawa dampak besar bagi struktur kementerian dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia.
Salah satu perubahan yang mencuri perhatian adalah rencana pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga lembaga baru.
3 lembaga baru itu di antaranya Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Lapas, serta Kementerian Hukum.
Transformasi organisasi besar-besaran ini tentu ikut memengaruhi pekerja honorer maupun PPPK, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Akibat penataan ulang ini, PPPK Paruh Waktu dipastikan bisa mengalami mutasi, dan aturan tersebut akan mulai berlaku pada tahun 2026.
Suka tidak suka, seluruh pegawai harus siap menghadapi perubahan kebijakan ini.
Namun di balik kebijakan baru itu, pemerintah menyiapkan dua jalur karier yang dianggap memberi peluang lebih besar bagi PPPK Paruh Waktu.
Aturan Mutasi PPPK Paruh Waktu Berlaku Mulai 2026
Melalui pengumuman resmi pada Selasa, 25 November, pemerintah menegaskan bahwa mutasi bagi PPPK Paruh Waktu bukan lagi opsi, melainkan kewajiban mulai tahun 2026.
Kebijakan ini merupakan bagian dari program penataan ulang sistem kepegawaian agar birokrasi lebih efisien di seluruh kementerian dan pemerintah daerah.
Artinya, PPPK Paruh Waktu harus siap dipindahkan ke unit atau instansi lain sesuai kebutuhan organisasi.
Kewajiban mutasi ini juga menjadi respons dari upaya perampingan dan restrukturisasi yang terjadi di berbagai wilayah.
Mutasi Wajib Berdasarkan Kebutuhan dan Kompetensi
Mutasi akan dilakukan ketika terjadi perubahan struktur organisasi. Proses pemindahan pegawai mempertimbangkan:
Kompetensi pegawai
Rekam jejak dan kinerja
Kebutuhan formasi di unit tujuan
Pegawai yang dianggap masih relevan tidak akan diberhentikan, namun dialihkan ke instansi yang membutuhkan.
Dua Pilihan Karier PPPK Paruh Waktu Setelah 2026
1. Perpanjangan Kontrak atau Pengangkatan Menjadi PPPK Penuh Waktu
Pegawai yang memiliki kinerja baik, memenuhi kompetensi jabatan, dan dibutuhkan instansi berpeluang:
memperpanjang kontrak sebagai PPPK Paruh Waktu, atau
naik status menjadi PPPK Penuh Waktu jika formasi tersedia.
Seluruh penilaian akan berbasis e-Kinerja Nasional, sehingga rekam kinerja pegawai tercatat secara digital di BKN.
2. Mutasi ke Unit atau Instansi Lain
Jika terjadi penyederhanaan struktur, penghapusan unit kerja, atau perubahan formasi, PPPK Paruh Waktu dapat dipindahkan:
ke unit lain di instansi yang sama, atau
ke instansi berbeda yang membutuhkan SDM dengan kompetensi sesuai.
Efisiensi anggaran, penggabungan kementerian, atau pembentukan lembaga baru menjadi alasan utama terjadinya mutasi.
Kepastian Status dan Peralihan Kewenangan
Contoh besar dari perubahan struktural adalah rencana pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian berbeda.
Penataan ulang seperti ini otomatis menyebabkan redistribusi pegawai, termasuk PPPK Paruh Waktu.
Hal serupa dapat terjadi di pemerintah daerah seiring perubahan perangkat daerah.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa PPPK tetap diprioritaskan selama kompetensinya masih dibutuhkan.
Keamanan status kerja pegawai dijamin dalam proses transisi ini.***
